Program Rumah Tanpa DP Dinilai Bisa Timbulkan Masalah Baru

VIVA.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengingatkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyied Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, terkait dengan program perumahan dengan uang muka nol persen. Diperlukan kehati-hatian atas kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dari Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, saat ditemui di Jakarta Convention Center mengungkapkan ada beberapa kelemahan dari kebijakan yang direncanakan oleh pasangan yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

"Kalau DP (Down Payment) nol persen, ownership debitur rendah. Misalnya, saya mau ambil rumah DP nol persen. Kemudian, saya berubah pikiran. Sudahlah, saya tidak ambil lagi," kata Maurin, 11 Februari 2017.

Selain itu, penerapan uang muka nol persen tentu akan semakin memberatkan masyarakat dalam mencicil perumahan ke depan. Maurin mencontohkan, dengan harga rumah yang mencapai Rp100 juta, dengan beban bunga sebesar lima persen. Maka, masyarakat bisa terbebani.

"Jadi berapa bunga yang harus kita bayar? Lima persen dikali Rp100 juta. Kalau DP saya bayar Rp30 juta, berapa bunga saya bayar? Lima persen dikali Rp70 juta," katanya.

Secara umum, Maurin memandang, cicilan biaya perumahan tidak boleh melebihi 35 persen dari total pendapatan yang diterima. Jika melebihi batasan tersebut, maka akan berdampak pada kredit macet perbankan. Implikasinya, ditegaskan dia, pun akan berdampak kepada perekonomian nasional.

"Kalau melebihi, kemungkinan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) bermasalah. Kalau kredit macet bermasalah, bank masalah, ekonomi nasional akan bermasalah. Kelihatannya simpel. Harus hati-hati kalau buat perhitungan. Jangan jadi masalah nasional," katanya. (ren)