Kadin: Kebijakan Ekonomi Jilid XV Harus Adil bagi Swasta
- Istimewa
VIVA.co.id – Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perhubungan, Hengki Purwoto, mengatakan, Kadin memiliki sejumlah masukan yang ingin diajukan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XV yang akan dikeluarkan pemerintah.
Kadin memiliki sejumlah rumusan untuk mempertajam deregulasi dalam paket ini. Salah satunya yaitu adanya area persaingan yang sama antara pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tentang bagaimana ciptakan level playing field yang lebih merata, jadi ada persaingan yang sehat antara BUMN dan swasta baik di sektor logistik maupun transportasi," kata Hengki di kantor Kadin, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.
Hengki mengatakan, dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, Kadin berharap ada aturan yang lebih memberikan kepastian usaha bagi para pengusaha logistik dan transportasi Tanah Air.
"Kami minta ada kepastian kebijakan, karena menyangkut kepastian bisnis. Kalau terlalu cepat terjadi perubahan kebijakan akan jadi discourage (kecilkan hati) dunia usaha. Ini meliputi penyusunan kebijakan yang mengurangi uncertainty, termasuk ciptakan regulasi yang harmonis dan tidak tumpang tindih," kata Hengki.
Pada kesempatan yang sama, pemerhati transportasi nasional, Danang Parikesit, mengatakan, dalam pembahasan paket kebijakan ini, ada beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang menjadi subjek deregulasi.
Salah satunya soal kelembagaan yang bertanggung jawab, dalam mengelola sistem logistik Indonesia.
"Soal kelembagaan pengelolaan logistik Indonesia. Selama ini kita tidak cukup progresif karena yang namanya logistik sangat lintas sektor, maka butuh kelembagaan yang kuat untuk kelola deregulasi ini," kata Danang.
Selain itu, sektor logistik dan transportasi membutuhkan insentif investasi, khususnya untuk pergudangan. Hal ini akan menunjang kegiatan logistik lebih baik.
"Juga soal insentif investasi di sektor logistik, khususnya warehousing (pergudangan). Butuh dukungan investasi yang sifatnya warehousing," ujarnya. (art)