Rencana Kominfo untuk TIK Indonesia pada 2017

VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yakin sektor teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia pada 2017 akan berkembang lebih baik dibanding perkembangan 2016.

Rudiantara mengatakan, sektor TIK bakal terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan nasional di belakang sektor keuangan dan perbankan. Malah diharapkan sektor TIK mampu meraih pertumbuhan double digit.

"Tahun depan, (TIK) tak akan lebih jelek dari 2016. Sub sektor TIK, pertumbuhannya akan lebih baik," ujar Rudiantara ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016.

Menyambut datangnya 2017, Rudiantara mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus dalam beberapa hal untuk menjaga dan mencapai harapan double digit tersebut.

Dari sub sektor telekomunikasi, Kominfo akan fokus pada fix broadband. Dalam hal ini, pemerintah ingin mengejar indeks TIK Indonesia yang masih kalah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, misalnya Vietnam. Untuk itu, Rudiantara mengatakan, apa saja yang dibutuhkan untuk mengejar penetrasi fix broadband akan dilakukan.

Seiring dengan fokus fix broadband, Kominfo pada 2017 akan terus mengembangkan penetrasi mobile broadband makin meluas ke wilayah Tanah Air. Saat ini mobile broadband LTE sudah hadir di 300 kota dan akan segera hadir pada sisa 514 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk mendukung fokus broadband itu, akan didukung program Palapa Ring, yang akan membangun Indonesia wilayah timur.

"Kemudian pada 2017, akan ada penyesuaian modern licensing yang ada sekarang," tuturnya.

Dalam hal ini, kata Rudiantara, pemerintah akan mengubah perjanjian yang ada selama ini dalam modern licensing. Selama ini perjanjian fokus pada pembangunan base transciever stasion (BTS), maka pada tahun depan, Kominfo akan meminta perjanjian berbasis pengalaman pelanggan.

"Masyarakat itu tak peduli dengan jumlah BTS. Yang penting bagi mereka coverage-nya ada, kualitasnya bagus dan drop call enggak ada. Nanti arahnya ke sana (pengalaman pengguna)" ujarnya.

Skema ini, menurutnya, malah akan makin membuat industri efisien, sebab prosesnya mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, bukan sekadar 'perang' BTS saja.

Guna mendukung laju sektor TIK, pada 2017, kata Rudiantara, pemerintah akan mempermudah perizinan. Salah satunya yaitu memudahkan izin untuk sertifikasi perangkat atau handset yang akan dijual di pasar Tanah Air.

Selama ini, proses sertifikasi berlangsung panjang. Sebelum diedarkan di pasar, perangkat harus disertifikasi dan dicek oleh Kominfo.

Pada 2017, proses tersebut akan dipermudah. Pemilik merek yang sudah punya ekosistem kuat, infrastruktur bagus dan terkualifikasi, tidak perlu lagi repot menjalankan proses tersebut.

"Jadi mereka cukup membawa pernyatan tertulis, bahwa produk mereka punya standar internasional. Kominfo nanti datang ke pabrik, begitu dimanufaktur terus di bawa ke pasar," kata dia.

Rudiantara mengklaim, dengan skema baru itu maka akan memangkas waktu sertifikasi sekitar satu sampai dua bulan, dan artinya bisa mengefisienkan waktu sekitar 16-20 persen.

Meski tak perlu menjalankan sertifikasi perangkat ke Kominfo, namun pemilik ekmer tidak bisa santai saja. Sebab usai dipasarkan, nantinya Kominfo akan mengecek kualitas merek tersebut secara acak.

"Nanti kita post market surveillance. Nanti kalau tertangkap (tidak sesuai standar yang disampaikan)m maka kita kenakan penalti," tutur pria yang akrab disapa Chief RA tersebut.

Selain itu, Rudiantara mengatakan, pada 2017, dari segi pemanfaatan internet untuk pemerintahan, maka tahun depan akan fokus pada e-government. pada 2017, pemerintah berkomitmen semua layanan pemerntahan akan online.

Dengan semua layanan menjadi online, maka itu akan berdampak positif bagi pertumbuhan.

"Semua layanan online akan menguntungkan kita. Bisnis kita akan makin mendominasi," ujarnya.