Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah Kerap Bertabrakan

VIVA.co.id – Saat membuka acara dialog Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air bertema 'Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air', Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan sejumlah masalah, terkait lambatnya pelaksanaan pembangunan, guna penyelamatan hutan, tanah, dan air di Indonesia.

Dia menyebut, ketidakselarasan antara kondisi geososial di lapangan dan orientasi dari pelaksanaan suatu program pembangunan dari pemerintah pusat, kerap membuat hasilnya tidak efisien.

Selama ini, orientasi pembangunan di daerah-daerah dinilai masih sepihak, karena pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat di daerah tersebut, kerap tidak sejalan dalam hal kepentingannya.

"Misalnya, seperti pembangunan di Kalimantan Barat. Pembangunan di sana itu pemborongnya dari pusat. Tetapi, mengenai apakah sesuai dengan keadaan masyarakat dan geografis di sana itu enggak penting. Yang penting, mengikuti kemauan pusat saja," kata Tjahjo di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Senin 14 November 2016.

Tjahjo mengatakan, ketidaksinkronan inilah yang menjadi salah satu hal yang dibahas pemerintah, dalam evaluasi sidang kabinet untuk melihat konteks pembangunan selama 71 tahun Indonesia merdeka.

Selain itu, dalam hal pembangunan masyarakat di daerah-daerah, pemerintah juga mencermati timpangnya masalah kebutuhan dasar masyarakat, di mana kebutuhan akan pangan dan papan nyatanya masih sangat tertinggal dibanding kebutuhan akan sandang.

Hal inilah yang dinilai sebagai kekurangan dari upaya-upaya pembangunan masyarakat, dibanding aspek pembangunan lainnya seperti hal infrastruktur dan pelestarian lingkungan.

Karenanya, Tjahjo mengaku bahwa masalah-masalah ini merupakan tantangan bagi pemerintah, untuk menghadapi segala risiko demi perbaikan aspek-aspek pembangunan di daerah. Baik pembangunan infrastruktur, maupun pembangunan masyarakatnya.

"Maka hal-hal semacam inilah yang menjadi problem dan harus dijawab oleh pemerintah dengan segala risikonya. Yakni, program-program untuk mewujudkan pemerataan, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelas Tjahjo. (asp)