Trump Jadi Presiden AS, Rencana RI Ikut TPP Berpotensi Gagal

VIVA.co.id – Pemilihan Presiden Amerika Serikat menyita perhatian banyak kalangan. Berdasarkan penghitungan electoral votes Rabu, 9 November, pertarungan ketat antara Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat kemarin dimenangkan Partai Republik.

Trump membukukan suara sebanyak 279 suara, sedangkan Hillary tetap 228 suara. Sebagai negara adi daya, hasil ini memberikan pengaruh juga dalam ekonomi negara lain, seperti Indonesia.

Wakil Ketum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Benny Soetrisno mengatakan  terpilihnya Trump sebagai Presiden AS akan membawa efek pada rencana kemitraan trans pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).

Tawaran Barack Obama sebelumnya untuk Indonesia bergabung dalam blok perdagangan bebas itu, ada kemungkinan ditangguhkan. Benny mengingatkan bahwa Trump dalam kampanye akan meminta TPP di kaji ulang bahkan dibatalkan.

"Pengaruhnya rencana TPP akan di review kembali oleh Trump, rencana kita akan ikut menjadi anggota TPP akan tidak terjadi," ujar Benny kepada VIVA.co.id  di Jakarta pada Kamis, 10 November 2016.

Blok ekonomi TPP ini akan nyaris menghapuskan tarif perdagangan di 12 negara mencakup 40 persen perekonomian dunia. Ini pasar yang teramat besar yang bisa sangat menguntungkan bagi produk Indonesia jika bergabung. Namun, juga menciptakan ancaman, karena Indonesia juga terbuka bagi 12 negara itu.

Terpilihnya Trump, menurut Benny memang akan memberikan warna berbeda dalam hubungan bilateral bidang ekonomi Indonesia-AS, namun dirinya belum dapat pastikan perubahan ke arah mana yang terjadi, buruk atau positif.

"Terjadi perubahan, ke arah jelek atau bagus belum bisa di pastikan," ucapnya.

Sejalan dengan Benny, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Herman Kasih masih ingin mengamati terlebih dahulu cara kepemimpinan Trump khususnya dalam segi kebijakan ekonomi.

Namun, ia tetap berpatokan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang memegang azas politik luar negeri bebas aktif. Sehingga, pengusaha nasional tetap menjalin hubungan bisnis dengan seluruh pengusaha baik dari AS maupun dari negara lainnya dengan baik, selama sama-sama memberikan keuntungan yang berimbang.

"NKRI undang semua investor asing berinvestasi di negeri kita. Kami sebagai pengusaha nasional tetap menjalin hubungan bisnis dengan seluruh pengusaha AS, maupun dengan pengusaha negara lain di dunia ini. Selama saling menguntungkan kedua pihak secara equal (sederajat) ya," ujarnya.