Tujuh Fokus Industri Perikanan Versi Pengusaha

VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada hari ini, Senin, 7 November 2016, mengadakan rapat kerja nasional mengenai implementasi Instruksi Presiden No.7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, mengatakan, implementasi Inpres tersebut sangat penting bagi industrialisasi di sektor perikanan, karena berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasaran hasil perikanan.

"Termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Untuk percepatan industri perikanan nasional, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa," kata Yugi dikutip dari keterangan resminya,  Senin, 7 November 2016.

Menurut dia, ada tujuh hal penting yang perlu mendapat perhatian dan menjadi fokus pembahasan dalam rakernas. Pertama, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.

Kedua, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Ketiga, percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan.

Kemudian keempat, penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional. Kelima, percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan.

Lalu keenam, percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Ketujuh, penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Pembangunan infrastruktur yang diharapkan pihaknya adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai dengan melibatkan aktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). 
"Sehingga, bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut," ucapnya.

Yugi berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan, untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan.

Sementara ini, kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total anggaran Rp5.000 triliun yang tersedia.

"Jadi, masih terlalu sedikit. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti di Ambon dan Papua, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu, serta akhirnya bisa mengoptimalkan kredit perbankan," ujarnya.

Raker tersebut dijadwalkan akan dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.