Julukan Presiden 'Merakyat' Bertolakbelakang dengan Realita

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menilai, Presiden Joko Widodo lepas tanggung jawab sebagai kepala negara karena membiarkan bentrokan antara massa 'Aksi Bela Islam' II dengan aparat.

Jadi, kata Desmond, julukan Jokowi sebagai Presiden merakyat justru bertolakbelakang dengan realitas yang ada sekarang. Jokowi lebih memilih pergi ke Tangerang bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, tepatnya ke situs proyek kereta Bandara Soekarno-Hatta di Tanah Tinggi, Batu Ceper, Tangerang.

"Harusnya sebagai pemimpin negara Jokowi harus punya leadership, nurani, dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Maka itu kita seolah jadi salah pilih Presiden," kata Desmond saat dihubungi, Senin 7 November 2016.

Lebih jauh, Desmond pun mengungkapkan, sebagai pemimpin negara, harusnya Jokowi menjadikan sholat Jumat di Masjid Istiqlal menjadi panggung untuk menjelaskan situasi terakhir proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ini tidak, kejadian sudah berlangsung (bentrok) dan masyarakat sudah kelelahan eh ngomongnya seolah bicara sebagai pemimpin. Kalo pemimpin itu temui rakyat, apa dia penakut (Jokowi)," katanya.

Desmond berharap Jokowi memperbaiki kekurangan dalam rangka sebagai kepala negara, karena baru dua tahun memimpin, maka harapan masyarakat harus terjembatani tidak boleh dicela dengan pro kepada seseorang, ujarnya.

Sementara itu, Politisi Gerindra ini pun mengaku akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai masa reses pada 16 November mendatang, untuk meminta klarifikasi soal kasus dugaan penistaan agama.

Sekaligus, lanjut dia, akan meminta klarifikasi soal kurangnya koordinasi Kapolri dengan Kapolda Metro Jaya Mochamad Iriawan sehingga perintah Kapolri untuk meminta anak buahnya tahan tembakan gas air mata tidak dihiraukan.

"Seperti kemarin Kapolri tidak dipatuhi oleh anak buahnya untuk stop tembakan, saya kira bukan salah Kapolri. Saya melihat Kapolda DKI ini statementnya yang tembak di tempat menjadi pemicu, suara Kapolri tidak didengar. Ini membuktikan tidak ada koordinasi Kapolri dengan Kapolda," katanya.

DPR akan memanggil mereka setelah masa reses untuk meminta penjelasan langsung terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. “Kenapa penanganan ini jadi bertele-tele. Demo ini kan atas dampak dari tidak ketegasan proses hukum Bareskrim oleh saudara Ahok," ujarnya.  (webtorial)