Presiden Jokowi Keluhkan Lambatnya Proyek 35 Ribu MW
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengeluhkan lambatnya proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt dalam rapat terbatas dengan para menteri ekonomi. Diungkapkan Jokowi, hingga ini realisasi commercial of date, atau tanggal operasi komersial proyek 35 ribu MW baru mencapai 36 persen dari target kumulatif pada 2016.
"Rapat terbatas sore hari ini, akan saya pakai untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan infrastruktur kelistrikan program 35 ribu MW, karena informasi yang saya terima masih jauh dari yang kita inginkan dari yang sudah kita rencanakan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 1 November 2016.
Ratas dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Koordinator Maritim Luhut Padjaitan.
Diungkapkan Jokowi, realisasi pembangkit COD program TP1 TP2 reguler baru yang merupakan bagian program 7.000 MW, baru mencapai 83 persen dari target kumulatif sampai 2016, atau 53 persen dari target keseluruhan. Dengan demikian, realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai 24 Oktober 2016, masih 29,4 persen dari target keseluruhan.
Jokowi pun mendesak para menteri bekerja keras untuk menyelesaikan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW sesuai jadwal. Padahal, sudah banyak investor mengantre untuk mengerjakan proyek tersebut, tetapi realisasi kecil.
"Sebab itu, kita harus bekerja lebih keras lagi seperti yang sudah sering saya sampaikan. Sebetulnya, investor itu mengantre, tetapi realisasi angkanya masih kecil," ujarnya.
Presiden ingin mengetahui kendala-kendala dan hambatan di lapangan yang mengganjal berjalannya proyek tersebut. Apakah karena investornya, perizinannya yang masih berbelit-belit, atau terkendala pembebasan lahan, dan pendanaan.
"Data yang disampaikan ke saya, 71 proyek dari 109 proyek baru tahapan perencanaan dan pengadaan. Dari 52 proyek yang telah memperoleh PPA (power purchase agreement), tetapi belum mencapai financial closing, sehingga belum bisa memasuki tahapan konstruksi. Saya ingin tahu kendalanya apa," kata Jokowi.
Presiden juga mengingatkan kebijakan untuk membangun proyek ketenagalistrikan tidak mengabaikan energi baru terbarukan. Dia menegaskan, pembangunan pembangkit listrik harus memberi prioritas kepada energi geotermal, listrik dari sampah, hidro, dan mikrohidro. (asp)