Masih Bergantung Asing, RI Ingin Tambah Slot Orbit Satelit

VIVA.co.id – Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail Akhmad mengatakan, kebutuhan transponder (transmitter responder)  untuk komunikasi di Indonesia yaitu 100 transponder. Untuk itu, pemerintah bakal berupaya untuk menambah jumlah transponder. 

Transponder merupakan perangkat otomatis yang menerima, memperkuat dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu.

Sejauh ini, Indonesia baru memiliki 12 transponder dari enam satelit yang dimiliki perusahaan Indonesia. Enam satelit tersebut milik Telkom (2 satelit),  Indosat (1 satelit), Bank Rakyat Indonesia (satu satelit), PT Media Citra Indostar  (satu satelit) dan PT. Pasifik Satelit Nusantara (satu satelit).

Sementara untuk jatah slot orbit bagi Indonesia masih tersisa tujuh slot. Jika Indonesia butuh penambahan transponder, otomatis perlu penambahan satelit dan slot orbit untuk satelit. 

"Ada 7 slot orbit. Beberapa tahun ini tidak bertambah. Usaha kita ke depan menambah slot orbit. Jadi tantangan, buat pemerintah harus agresif, tidak perlu menunggu perusahaan yang akan meluncur. Kalau perlu negara mendaftar untuk slot orbit," kata Ismail dalam pembukaan seminar peringatan '40 Tahun Satelit Indonesia, Mempersatukan Nusantara', di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016.

Ismail mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Indonesia, memang masih bergantung pada satelit asing. Tercatat saat ini ada 34 satelit asing yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nasional.

Ismail menuturkan, untuk kebutuhan komunikasi dan penyiaran, fiber optik dan satelit sama pentingnya. Fiber optik membantu jaringan dari darat, dan satelit memancar dari luar angkasa. Kebutuhan satelit memang sangat penting mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah kepulauan. 

Sementara untuk komunikasi di darat, Ismail mengatakan, pemerintah telah mengupayakan proyek Palapa Ring yang akan rampung pada 2019. Dalam proyek itu, sebanyak 514 kota dan kabupaten di Indonesia bakal terkoneksi dengan infrastruktur pita lebar (broadband) atau internet berkecepatan tinggi