Dua Tahun Jokowi-JK, Kesenjangan Masih Menjadi PR

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Maruarar Sirait mengatakan bahwa pembangunan yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini belum berjalan dengan baik.

“Tidak semua paket kebijakan ekonomi bisa berjalan dengan baik,” kata Maruarar saat diskusi di Media Center DPR RI, Kamis 20 Oktober 2016.

Bahkan dalam kesempatan itu Maruarar juga mengakui bahwa ketimpangan hasil-hasil pembangunan juga masih terjadi di republik tercinta ini. Dan ketimpangan itu tentu menjadi tugas bagi pemerintah untuk segera memperbaikinya.

“Masih banyak PR kita, soal kesenjangan menjadi PR kita,” lanjut Politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Menurut Fadli apa telah dilakukan oleh Jokowi-Jk selama dua tahun menjabat belum mampu menjadikan rakyat republik ini lebih sejahtera.

“Kita saksikan bahwa dua tahun ini di berbagai provinsi, saat saya lakukan wawancara langsung, rata-rata masyarakat itu menjawab hidup sekarang di era pemerintahan Jokowi-Jk lebih susah. Itu hasil tatap muka langsung dan saya ada rekamannya,” kata Fadli.

Demikian pula urusan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari hasil wawancara Fadli Zon pula diketahui bahwa rakyat bangsa ini lebih sulit untuk mendapatkan kesempatan bekerja agar terpenuhi kebutuhan hidupnya.

“Umumnya jawaban masyarakat mengatakan bahwa lebih susah mencari pekerjaan era sekarang ini. Tidak ada lapangan pekerjaan baru, padahal pembangunan infrastruktur katanya banyak. Ternyata kedalaman kemiskinan kita semakin dalam. Ini suatu pertumbuhan yang tidak mencetak lapangan kerja baru,” ujarnya.

Dalam hal politik, Fadli juga mengatakan bahwa pemerintahan saat ini belum mampu memberi jaminan keutuhan NKRI.

“Secara politik, saya melihat politik kita secara normatif berada dalam NKRI, tetapi ancaman disintegrasi tetap tinggi. Di sidang umum PBB ada 6 negara kecil yang membela agar Papua merdeka. Kita relatif dianggap tidak berwibawa. Bahkan Singapura berani mempidanakan WNI yang ikut tax amnesty,” ujarnya.   (webtorial)