Dua Tahun Jokowi-JK Infrastruktur & Tax Amnesty Cukup Baik

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai dua tahun pemerintahan Jokowi-JK ini ada program-program pembangunan khususnya infrastruktur dan tax amnesty yang berjalan baik, dan ada yang belum tercapai. Seperti pertumbuhan ekonomi yang masih belum bergerak, akibat turunnya daya beli masyarakat menengah ke bawah, penegakan hukum, ketahanan energi, dan lain-lain.

“Ada prestasi-prestasi yang menunjukkan kebaikan tapi masih ada PR yang cukup banyak. Pengampunan pajak targetnya sampai April atau Maret 2017 akan tercapai. Tapi, masalah ketahanan energi masih mengalami penurunan dari sebelumnya di peringkat 29 dunia, karena masih mengandalkan bahan baku fosil (BBM) dimana bahan baku fosil itu pasti akan habis,” ujar Agus di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

Untuk energi terbarukan tersebut kata Agus, sudah ada UU Panas Bumi 2014, RUU Perubahan Iklim perjanjian Paris, ratifikasi pembatasan CO2  (karbondioksida) dari bumi sebagai masalah climate change. Presiden Jokowi sudah menandatangani di Paris dan itu akan dibawa ke Maroko untuk dipertanggung jawabkan. Dimana energi panas bumi yang termanfaat baru 5 persen.

Karena itu menurut Agus, Indonesia harus menguatkan energi terbarukan itu dan pada minggu depan DPR akan mengadakan pertemuan some senior official meeting untuk membahas energi ini agar energi panas bumi dapat diunggulkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk tenaga listrik, yang masih sering bermasalah.

Khusus perekonomian sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, kalau produk dalam negeri tidak bisa terkonsumsi, maka perusahaan-perusahaan industri dalam negeri bisa bangkrut dan PHK (pemutusan hubungan kerja).  

Ke depan di 2019, kita akan menggelar Pemilu legislatif dan Pilpres serentak sehingga harus benar-benar menyiapkan UU yang komprehensif. Tapi, sampai saat ini RUU belum diserahkan ke DPR RI, sehingga perlunya komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi untuk membahas masalah RUU Pemilu tersebut.

“Kami minta pemerintah untuk segera menyerahkan draft RUU Pemilu ke DPR RI untuk segera dibahas bersama,” ujarnya.  (webtorial)