Paris Agreement Positif Menekan Deforestasi & Degradasi

VIVA.co.id – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui pembahasan RUU Paris Agreement of The United Nations Framework on Climate Change (Persetujuan Paris terhadap Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim). Sebagai tindak lanjutnya, Golkar berharap negara maju memberikan bantuan pendanaan.

"Fraksi Golkar mendorong agar negara-negara maju bersedia memberikan dukungan dana awal. Mengingat pentingnya bantuan internasional tersebut untuk merealisasikan performa negara-negara berkembang, khususnya sesuai dengan komitmen nasional," ujar Satya Widya Yudha, anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Selasa 18 Oktober 2016.

Satya mengatakan hal itu disela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paris Agreement of The United Nations Framework on Climate Change (Persetujuan Paris terhadap Kerangka Kerja PBB atas Perubahan Iklim).

Satya menambahkan, pihaknya menilai Paris Agreement ini sangat positif untuk menekan deforestasi dan degradasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi hutan dan peningkatan penambahan cadangan karbon. Pakta ini juga bertujuan menanggulangi semakin memburuknya lingkungan hidup akibat perubahan iklim.

"Selain itu, pengembangan mekanisme market dan non market yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam rangka penurunan emisi juga diakui dalam persetujuan Paris," ujarnya.

Satya menguraikan Paris Agreement ini juga berisi berisikan penetapan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Tanpa kesadaran semua warga dunia, akan sulit untuk mencegah pemanas suhu bumi akibat perubahan iklim.

Sedangkan terkait pendanaan, Satya mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen dunia internasional khususnya negara-negara maju untuk memberikan dukungan dana kepada negara-negara berkembang dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Bantuan dana dibutuhkan bagi negara seperti Indonesia.  (webtorial)