DPR Minta OTT di Kemenhub Jangan Berimbas Pada Pelayanan

VIVA.co.id – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengaku mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait pungutan liar atau pungli.

"Banyak laporan yang saya terima terkait pungli ini, utama dari pengusaha kapal yang di daerah. Keluhan mereka setelah adanya kejadian ini hampir semua perizinan usaha kapal di daerah tidak mau melayani masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan," kata Miryam saat diwawancarai, Kamis 13 Oktober 2016.

Politisi Hanura ini berujar, hal ini tidak seharusnya terjadi apabila pejabat dinas perhubungan dari pusat sampai ke daerah memahami tugas dan fungsinya secara baik.

Ia menegaskan, jika laporan ini benar maka bisa disimpulkan bahwa reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya berjalan, padahal persoalan ini menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi dalam nawacitanya.

"Saya sudah meminta pimpinan Komisi V untuk sidak ke daerah guna menyikapi persoalan ini. Jangan sampai peristiwa OTT berimbas terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh jajaran Kemenhub," ujarnya.

Miryam meminta, apapun alasannya pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh ada yang tutup, dan Menteri Perhubungan harus memastikan ini dengan benar-benar.

"Banyak pekerjaan rumah soal reformasi birokrasi dalam tubuh Kemenhub yang harus segera diatasi oleh Pak Menteri dengan segera," ujarnya.  (webtorial)