Anggaran Terbatas, Kemenhub Lepas Pengelolaan Bandara

VIVA.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah hendak menyerahkan sebagian pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada pihak Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan swasta. Namun, bandara dan pelabuhan yang akan diserahkan pengelolaannya kepada BUMN dan swasta itu hanyalah yang termasuk dalam kategori untung.

"Kita siap untuk memberikan 49 persen bandara yang untung kepada asing, supaya memberi suatu persepsi yang baik. Dan dengan uang itu kita bisa membangun bandara yang lain," kata Budi saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 10 Oktober 2016.

"Katakan satu contoh, Kualanamu kita jual, adalah suatu besaran yang baik. Angkasa Pura II dapat uang, kita berikan Belitung dan Radin Inten," ujarnya.

Budi menyebut, saat ini ada 22-50 pelabuhan yang bisa dilimpahkan pengelolaannya, baik kepada pihak Pelindo maupun kepada pihak swasta lainnya.

Selain itu, ada juga tujuh hingga 12 bandara yang pengelolaannya bisa dilimpahkan kepada BUMN seperti Angkasa Pura (AP) I dan II , atau bahkan kepada pihak swasta.

"Itu akan memberikan ruang bagi kita di mana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) relatif tidak dapat meng-cover semuanya," kata Budi.

(ren)