Genjot Ekonomi Asia Pasifik, Ini Rekomendasi Bank Dunia

VIVA.co.id – Bank Dunia memberikan rekomendasi kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik agar mampu melakukan berbagai langkah untuk meminimalisasi terjadinya gejolak, yang berisiko mengganggu laju pertumbuhan ekonomi.

“Sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengurangi ketidakseimbangan finansial, dan fiskal yang telah terbangun di beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh ketidakpastian,” ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Sudhir Shetty, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2016.

Ada empat area kebijakan yang dapat ditempuh untuk menuju pertumbuhan inklusif. Pertama, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, Tiongkok direkomendasikan untuk berpijak dari kesuksesan kebijakan sebelumnya dalam mengurangi kemiskinan. Dengan cara memperbaiki akses layanan umum untuk penduduk desa dan kaum migran.

Pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu itu sendiri diperkirakan akan melemah, seiring dengan kondisi ekonomi yang terus menuju ke sektor konsumsi, pelayanan dan aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi, dan kelebihan kapasitas industri yang dikurangi.

Kedua, negara-negara kawasan perlu mengatasi kesenjangan infrastruktur dengan menyeimbangkan kembali pengeluaran publik dan swasta, serta memperbaiki efisiensi manajemen investasi publik. Sedangkan yang ketiga, yakni bagaimana mengatasi malnutrisi atau kekurangan gizi yang berlebihan.

"Tingginya tingkat malnutrisi di kalangan anak-anak di banyak negara, bahkan negara kaya sekalipun berujung pada defisit kesehatan dan kognifit yang sulit dikembalikan kembali," ungkap laporan tersebut.

Kemudian, perlu adanya langkah-langkah terkoordinasi di seluruh area, termasuk program pembangunan anak usia dini, dan intervensi micronutrient. Dan yang terakhir, negara-negara di kawasan harus mempertajam potensi teknologi dalam mentransformasi pelayanan keuangan.

"Kawasan ini secara teknologi sudah maju, dengan tingkat penetrasi penggunaan telepon seluler yang tinggi. Namun, kawasan ini tertinggal dalam hal layanan keuangan. Negara-negara harus memperkuat kerangka hukum dan Undang-undang, serta mempertegas perlindungan konsumen," ungkapnya.