Pemerintah Terlalu Cepat Ubah Target Pertumbuhan Ekonomi

VIVA.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menunda kesepakatan penentuan asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Perubahan yang terlalu cepat oleh pemerintah, membuat DPR menginginkan pembahasan pertumbuhan ekonomi dibahas lebih dalam.

Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah terlalu cepat mengubah target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, pemerintah telah mengubah target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 0,2 persen.

Jika dalam nota keuangan RAPBN 2017 yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada l 16 Agustus 2016, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen. Dalam kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi XI DPR, target pertumbuhan ekonomi  tahun depan turun menjadi 5,1 persen.

"Khusus pertumbuhan ekonomi perlu ada pendalaman," kata Said dalam rapat Panja asumsi dasar RAPBN 2017 antara pemerintah dengan Banggar, Selasa 13 September 2016.

Lebih lanjut menurut Said, DPR ingin agar penetapan target pertumbuhan ekonomi  tahun depan dilakukan penuh pertimbangan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari revisi ke bawah postur anggaran nantinya.

Seperti diketahui dalam rapat terakhir antara pemerintah dan Banggar pada 8 September 2016, beberapa kesepakatan asumsi dasar yang sudah diraih adalah target inflasi sebesar 4 persen, SPN tiga bulan 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp13.300 per dollar AS.

Sementara target pembangunan yang sudah disepakati adalah angka pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini ratio 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,1.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara beralasan, perubahan target pertumbuhan ekonomi tahun depan dari yang diusulkan oleh Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen, dengan kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi XI DPR sebesar 5,1 persen, telah mengikuti perkembangan situasi makro terkini.

Turunnya target pertumbuhan ekonomi untuk RAPBN 2017 tersebut, menurut Suahasil, telah mempertimbangkan efek pemangkasan anggaran tahun depan. Penurunan asumsi pertumbuhan juga melihat outlook penerimaan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan tidak mencapai target.

"Ini tentu sudah dikonsultasikan di internal pemerintah. Kami posisinya bukan berubah, tapi update dari yang telah diupayakan, yang merupakan hasil kesepakatan dalam pembahasan," kata Suahasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menuturkan, revisi target pertumbuhan ekonomi 2017, karena pertumbuhan konsumsi yang terbatas hanya 5 persen dan lemahnya pertumbuhan investasi tahun depan.  (webtorial)