Libur Panjang, Pemerintah Diminta Tak Teledor Soal Macet

VIVA.co.id – Komisi V DPR meminta pemerintah untuk membuat perencanaan dan eksekusi yang lebih baik menjelang libur panjang akhir pekan ini, yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, Senin, 12 September 2016. 

Meskipun, arus mudik kali ini tidak akan sebesar momen Lebaran lalu, namun volume kendaraan menuju kota-kota di Jawa, diperkirakan akan meningkat tajam dan berpotensi menimbulkan kemacetan parah.

“Pemerintah jangan meremehkan libur panjang Idul Adha ini. Kasus kemacetan parah saat libur panjang akhir tahun 2015 dan musim mudik Lebaran 2016 sudah cukup jadi pelajaran. Akibat perencanaan yang kurang baik, masyarakat akhirnya banyak yang menjadi korban,” jelas Fathan Subchi, anggota Komisi V DPR dalam keterangan resminya, Selasa 6 September 2016.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri, pada arus mudik dan balik Lebaran 2016, mulai 30 Juni hingga 9 Juli 2016, telah terjadi 1.947 kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 366 orang meninggal dunia, 634 orang luka berat, dan 2.537 luka ringan.

Pada musim mudik Lebaran 2016, ribuan kendaraan sempat terjebak di pintu tol Brebes Timur, atau dikenal dengan sebutan Brexit, lantaran pintu tol dua jalur ini tak mampu menampung tingginya volume kendaraan yang masuk. Bahkan, akibat kemacetan panjang hingga 20 kilometer, sebanyak 12 orang meninggal dunia pada arus mudik 3 hingga 5 Juli 2016.

Sebelumnya, terkait kekacauan di Brexit pada mudik Lebaran 2016, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Puji Hartanto mengakui, pemerintah telah salah perhitungan. Pemerintah beranggapan libur panjang menjelang Lebaran 2016, akan mampu mengurai kemacetan. Namun, faktanya berbeda.

“Kita memprediksi kurang tepat. (Prediksinya karena) Liburnya agak lama, jadi bisa terbagi, tetapi dilihat dari angka tidak demikian, semua tertumpu pada H-3 karena ingin menggunakan tol Cipali. Jadi, menimbulkan kemaceatan, kalau teorinya seperti air bah," katanya.

Sementara itu, Fathan menegaskan, Budi Karya Sumadi sebagai menteri perhubungan yang baru harus memiliki perencanaan dan solusi taktis, agar kemacetan dan jatuhnya korban jiwa di setiap libur panjang dapat dihindari. Apalagi, infrastruktur di jalur Pantura terus diperbaiki dengan investasi triliunan rupiah.

“Kerja konkret dari menteri baru sangat ditunggu oleh masyarakat. Jangan sampai setelah ganti menteri, kondisinya justru lebih buruk,” tandas Fathan.

Fathan juga meminta Polri untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan terkait lonjakan arus kendaraan selama libur panjang akhir pekan ini. Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah ini mengatakan, selama ini jalan raya telah menjadi salah satu mesin pembunuh terbesar di Indonesia. Karena itu, dengan kerja keras dan kesigapan dari aparat Kepolisian, tingkat risiko di jalan raya diharapkan dapat terus di minimalisir.

 “Kapolri yang baru juga punya tanggung jawab untuk memastikan kecelakaan di jalan raya terus menurun setiap tahun. Karena, dampaknya (kecelakaan) terhadap perekonomian sangat besar,” tambahnya.

Potensi wisata

Menurut Fathan, dengan ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus meningkat, libur panjang semestinya juga dapat menjadi peluang bagi daerah untuk menggerakkan ekonominya. Karena, banyak masyarakat yang memanfaatkan liburan panjang untuk rekreasi ke daerah.

Hal ini, juga tergambar dari data Kementerian Pariwisata. Di mana pada 2015, jumlah perjalanan wisatawan domestik mencapai 255 juta perjalanan, dengan uang yang dibelanjakan mencapai sekitar Rp224,68 triliun.

“Saat ini, liburan sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan didukung infrastruktur yang baik dan perjalanan yang aman, mestinya Libur Panjang dapat menggerakkan ekonomi daerah. Di sinilah peran dan kerja nyata dari Kementerian Perhubungan dan Polri sangat dibutuhkan,” tegasnya.