Pangkas APBN, Menkeu: Saya Bukan Malas Cari Cara Lain
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Pemotongan anggaran jilid II yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menuai pro dan kontra di berbagai pihak hingga saat ini. Bagaimana tidak, pemangkasan itu dilakukan usai pemerintah bersama dewan parlemen menyepakati perubahan kas keuangan negara.
Dalam rapat kerja pembahasan bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Menkeu kembali dicecar beragam pertanyaan seputar pemotongan tersebut dari para fraksi. Ani, begitu Sri Mulyani, kerap disapa, kembali menegaskan bahwa keputusan itu bukanlah hal yang mudah.
"Saya menerima tugas ini dengan serius, dan tidak ingin pertaruhkan kredibilitas pemerintah, DPR, dan saya sendiri sebagai profesional. Ini bukan keputusan mudah," tegas Ani di gedung parlemen, Selasa malam 30 Agustus 2016.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun enggan dicap sebagai pejabat negara yang “malas”, karena dianggap tidak memikirkan dampak berkelanjutan dari pemotongan anggaran tersebut. Namun, realitas yang ada pada akhirnya memaksa Menkeu melakukan hal itu.
"Saya bukan malas memikirkan alternatif lain. Realisasi sejak 2014-2015, itu yang menimbulkan basis menghitung di tahun 2016. Kami sampaikan pada tahun anggaran 2017, perlu ada kehati-hatian," tegasnya kembali.
Menurut Ani, Indonesia sudah harus memiliki landasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih realistis dan kredibel, agar mampu mengelola perekonomian dalam negeri dengan baik. Sehingga, apa yang dilakukan pemerintah saat ini dapat memberikan sinyal baik bagi para pelaku ekonomi.
Tagih janji otoritas pajak
Menkeu mengatakan, pemotongan anggaran dalam kas keuangan negara perubahan memang mutlak harus dilakukan, sejalan dengan adanya proyeksi perkiraan kekurangan penerimaan (shortfall) sebesar Rp219 triliun.
Adanya kekurangan tersebut, ditegaskan Ani, sekaligus menjadi sinyal bagi otoritas pajak untuk terus menggenjot penerimaan negara. Menkeu mengatakan akan terus memonitor perkembangan penerimaan negara, serta menagih janji-janji yang sudah disampaikan oleh otoritas pajak.
"Sekarang saya punya nama Kanwil dan nomor telepon masing-masing. Ini sinyal kepada DJP bahwa penerimaan negara akan berkurang, mereka bermalas-malasan. Saya tahu setiap Kanwil, target, dan nomor telepon Kanwil serta janji mereka untuk mencapai penerimaan negara," ujarnya.