Demokrasi & Kepemimpinan Nasional Masih Jauh dari Harapan

VIVA.co.id – Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-71. Peringatan proklamasi ini hendaknya dijadikan momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi atas perjalanan dan masa depan bangsa.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, banyak capaian yang sudah diraih bangsa Indonesia selama 71 tahun merdeka, tapi hal itu tidak boleh menjadikan bangsa Indonesia berpuas diri.

Karena faktanya demokrasi dan kepemimpinan nasional belum benar-benar menghadirkan harmoni dan kemajuan yang diharapkan.

"Bangsa yang besar dibangun dengan sistem dan kepemimpinan yang efektif. Sistem itu harus dijalankan secara konsekuen dan diorientasikan untuk memenuhi tujuan nasional yang digariskan oleh konstitusi," kata Jazuli lewat siaran pers, Senin 15 Agustus 2016.

Menurut Jazuli, sistem demokrasi yang saat ini dijalankan bangsa Indonesia belum bermakna besar menghadirkan kesejahteraan rakyat karena kepemimpinan yang lahir darinya belum benar-benar efektif dan berkualitas.

"Kepemimpinan di sini maknanya kolektivitas elit pemimpin baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di sisi lain, rakyat juga setali tiga uang belum mengarah pada perilaku demokrasi yang subtansial dan berkualitas," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, diperlukan kesadaran kolektif atau konsensus untuk menjadikan demokrasi makin bermakna.

"Keteladanan elit yang paling utama, lalu diikuti upaya pencerdasan rakyat dalam berdemokrasi. Ini menjadi pilihan mutlak jika ingin membangun bangsa yang maju," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini lalu mengulas prasyarat demokrasi yang bermakna dalam dua ukuran.

Pertama, demokrasi memang menjamin kebebasan, tapi demokrasi yang bermakna menuntut kebebasan yang bertanggung jawab sehingga menghasilkan keteraturan.

"Maka disiplin, taat asas, taat hukum harus semakin dipraktekkan dan membudaya di kalangan elit maupun rakyat," ujarnya.

Kedua, dalam demokrasi persaingan atau kompetisi itu biasa dan difasilitasi, tapi persaingan harus tetap beretika dan dilakukan secara fair dan terpenting setelah bersaing harus siap bekerjasama.

"Penekanan aspek kerjasama ini penting karena tujuan kita sama membangun bangsa. Tentu kerjasama untuk kepentingan rakyat dan tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara," katanya.

Dengan cara pandang dan sikap perilaku tersebut, lanjut anggota DPR tiga periode ini, demokrasi kita akan semakin berkualitas dan pada gilirannya menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.  (Webtorial)