Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada Q2/2016 sebesar 5,18 persen year on year. Angka itu berada di atas konsensus analis lima persen. Sementara, PDB kuartalan tumbuh 4,02 persen quarter to quarter.
“Pertumbuhan pada kuartal kedua ini bisa jadi juga merupakan dampak dari percepatan pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur yang hasilnya sudah mulai tampak mendukung sektor produksi dan distribusi. Akhir pekan lalu, indeks saham merespons positif terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah,” kata Chief Economist Bahana TCW Invesment Management, Budi Hikmat di Jakarta, Minggu ,7 Agustus 2016.
Menurut dia, pengeluaran pemerintah yang dipercepat itu memerlukan dana yang cukup besar. Tetapi pengumpulan pajak hanya mencapai 35 persen dari target, sehingga program tax amnesty menjadi salah satu program yang harus menjadi solusi agar pemerintah dapat melanjutkan pembangunan.
Untuk itu, investasi pemerintah yang merupakan crowding in investment, akan menarik investasi swasta untuk melanjutkan investasi lanjutan. Budi menyarankan, pemerintah jangan mengerem upaya-upaya membangun infrastruktur yang sudah dilakukan.
Tantangan pemerintah
Ia menambahkan, walaupun pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, pertumbuhan itu lebih banyak disokong oleh permintaan domestik.
Sehingga masih ada tantangan untuk memperbaiki pertumbuhan yaitu mendorong industrialisasi. Jika dilihat, rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari kuartal kedua 2015 yang ketika itu masih berada sekitar 22 persen. Sementara pada kuartal kedua 2016 ini, rasio itu tercatat terus menipis menjadi sekitar 21,5 persen.
"Perlu dilakukan revitalisasi pada bidang manufaktur sehingga rasio ini meningkat. Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan ekspor barang mentah saja seperti selama ini, tetapi harus bergerak untuk mengekspor produk-produk barang jadi yang mendukung industri."
(mus)