PKBM Mestinya Bersinergi dengan Pemerintah
Kamis, 4 Agustus 2016 - 16:57 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Sebaiknya pendidikan formal maupun non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibicarakan secara bersama, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga bila ada keterbatasan, bisa diselesaikan secara bersama-sama.
“Contohnya, bila terjadi kekurangan sumberdaya bisa dilakukan nota kesepahaman agar ada pembagian diantara ketiganya, baik terkait SDM, anggaran ataupun isi kurikulum. Sehingga pendidikan yang di buat juga cocok dengan daerahnya,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih saat meninjau PKBM Jaya Negara di Maluku, Minggu 31 Juli 2016.
Harapannya, lanjut Fikri, dengan ditunjuknya PKBM Jaya Negara Maluku menjadi koordinator dan terpusatnya bantuan Pemerintah kepada lembaga ini, justru bisa menjadi pemersatu lembaga agar bahu membahu memajukan prestasi pendidikan di provinsi Maluku. Termasuk bersama-sama menyelesaikan problematika pendidikan di Provinsi Maluku.
Sementara itu, Pemilik PKBM Jaya Negara, Nur Ija Imran mengatakan, pihaknya merasa sebagai lembaga non formal tidak terlalu diperhatikan, bukan hanya di pusat saja, daerah juga demikian.
“Tetapi kita selalu siap dalam kondisi apapun, bahkan untuk membesarkan PKBM ini saya berani untuk meminjam dana ke Bank. Saya mendirikan Lembaga inipun atas dasar ketertinggalan pendidikan anak-anak di Maluku. Anda bisa bayangkan,pada tahun 2014 anak-anak di Maluku belum tahu tentang internet,” katanya. (www.dpr.go.id)