Perlu Evaluasi Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan

Selasa, 2 Agustus 2016 - 15:22 WIB

Oleh :

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Sulawesi Tengah,

Sumber :

VIVA.co.id

- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menegaskan, perlu adanya evaluasi terkait efektifitas program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pasalnya, walaupun anggaran besar sudah digelontorkan, namun dirasa belum mampu mengentaskan kemiskinan.

Demikian dikatakannya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 1 Agustus 2016. Apalagi, usai meninjau langsung lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Besusu Timur, Kota Palu, Sulteng, pihaknya menemukan beberapa keluarga yang telah mendapatkan bantuan selama empat tahun, namun tidak mengalami peningkatan taraf hidup. Bahkan Sodik menilai, rumah keluarga itu pun dalam kondisi tak layak huni.

“Terkait hal ini, sering kami tanyakan kepada Menteri Sosial. Harus ada evaluasi dari program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah sudah memberikan dana miliaran untuk sekian ribu Kepala Keluarga (KK), namun perlu ditinjau ulang bagaimana efektifitas penggelontoran anggaran tersebut,” kata Sodik.

Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran

Politisi F-Gerindra itu menilai, selain belum adanya evaluasi, efektifitas program pengentasan kemiskinan ini dipertanyakan keberhasilannya karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga.

“Ada program dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya. Tapi lemah koordinasinya. Sehingga kita khawatirkan efektifitasnya rendah. Programnya banyak, dan anggaran pun mencapai triliunan, tetapi belum mampu mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Sodik pun menambahkan, Program Keluarga Harapan atau program pengentasan kemiskinan lainnya, kerap mendapatkan protes dari masyarakat, karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Sehingga, data kemiskinan harus benar-benar valid.

“Ada yang miskin tidak mendapat bantuan, malah yang tidak miskin mendapat bantuan,” kata politisi asal dapil Jawa Barat. Untuk itu, pihaknya telah mendukung Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp650 miliar, untuk memverifikasi dan memvalidasi data dengan melibatkan peranan RT, RW dan Kelurahan setempat. Mengingat, aparat desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mengetahui kemiskinan.

“Itu juga bisa yang menyebabkan efektifitas pengentasan kemiskinan menjadi rendah, karena bantuan tidak tepat sasaran. Selain terkait belum adanya evaluasi dan minimnya koordinasi antar kementerian dan lembaga,” katal Sodik.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq (F-PKB) pun miris melihat kondisi lokasi PKH di Palu, Sulteng. Menurut politisi asal dapil Jawa Barat itu, dibalik megahnya Kota Palu, masih ada titik-titik kemiskinan, yang harus segera dibantu.

Kunjungan kerja ini diikuti juga oleh Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang (F-PDI Perjuangan, dapil Sulawesi Selatan), Elion Numberi (F-PG, dapil Papua), Ruskati Ali Baal (F-Gerindra, dapil Sulawesi Barat), Khatibul Umam Wiranu (FPD, dapil Jawa Tengah), Desy Ratnasari (F-PAN, dapil Jawa Barat), Yudi Kotouky (F-PKS, dapil Papua), dan Achmad Mustaqim (F-PPP, dapil Jawa Tengah). Dalam kunjungan ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR juga meninjau MAN Insan Cendekia Kota Palu, BPBD Sulteng, dan P2TP2A Sulteng. (www.dpr.go.id)