Jokowi: Cadangan Devisa Naik US$4 Miliar Berkat Tax Amnesty
Senin, 1 Agustus 2016 - 18:45 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menyebutkan manfaat dari pengampunan pajak, atau
tax amnesty
sudah mulai terlihat. Ada penambahan cadangan devisa negara sebesar US$4 miliar.
Peningkatan cadangan devisa negara itu, hanya terjadi dalam kurun satu hingga dua pekan sejak tax amnesty mulai diberlakukan oleh pemerintah. Menurut Jokowi, itu adalah salah satu manfaat dari diberlakukannya tax amnesty.
"Ini baru mulai seminggu dua minggu, cadangan devisa kita sudah naik US$6 miliar. Ini belum masuk loh, sudah naik segitu, apalagi kalau masuk," ujar Presiden Jokowi, dalam sosialisasi tax amnesty di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2016.
Jokowi memastikan, data peserta tax amnesty akan aman. Sebab, datanya tidak bisa digunakan untuk proses hukum oleh aparat. Bahkan, bagi pembocornya akan dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun.
Dana tax amnesty juga nantinya berguna buat pembangunan. Sebab, pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri untuk pembangunan, karena harus ada keterlibatan swasta yang sejalan dengan pemerintah.
Jokowi menginginkan, tidak ada lagi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan.
"Enggak perlu. APBN akan dipakai untuk dana desa, akan kita pakai untuk perbaikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Arahnya ke sana," jelas Jokowi. (asp)
Baca Juga :
"Ini baru mulai seminggu dua minggu, cadangan devisa kita sudah naik US$6 miliar. Ini belum masuk loh, sudah naik segitu, apalagi kalau masuk," ujar Presiden Jokowi, dalam sosialisasi tax amnesty di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2016.
Jokowi memastikan, data peserta tax amnesty akan aman. Sebab, datanya tidak bisa digunakan untuk proses hukum oleh aparat. Bahkan, bagi pembocornya akan dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun.
Dana tax amnesty juga nantinya berguna buat pembangunan. Sebab, pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri untuk pembangunan, karena harus ada keterlibatan swasta yang sejalan dengan pemerintah.
Jokowi menginginkan, tidak ada lagi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan.
"Enggak perlu. APBN akan dipakai untuk dana desa, akan kita pakai untuk perbaikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Arahnya ke sana," jelas Jokowi. (asp)