Indef Ragu Sri Mulyani Mampu Bangkitkan Ekonomi RI

VIVA.co.id – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati mengungkapkan, tidak yakin kembalinya Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri keuangan mampu menyelesaikan permasalah ekonomi Indonesia saat ini.

Tantangan ekonomi Indonesia saat ini, yang sebelumnya ada di tangan Bambang Brodjonegoro jauh berbeda dengan zaman Sri Mulyani menjabat dulu.

Saat ini, menurut Eni, tantangan ekonomi sangat berat, karena salah satu pengaruh besarnya dipengaruhi harga komoditas yang jatuh.

"Tantangan ekonomi kita saat ini jauh dari periode ibu Sri Mulyani menjabat jadi Menkeu (Menteri Keuangan), atau Menko (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi) zaman SBY. Zaman SBY tantangan eksternal tidak berat, karena harga komoditas masih bagus," kata Eni kepada VIVA.co.id pada Kamis 28 Juli 2016.

Selain itu, masuknya dana asing (capital inflow) masuk Indonesia luar biasa. Konsumsi domestik, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih bagus di atas 5,5 persen. "Artinya, daya beli masyarakat bagus. Penerimaan pajak masih bagus, walaupun tax ratio-nya masih rendah. Berbeda tantangannya dengan sekarang," ucapnya.

Saat ini, dia mengatakan, harga eksternal komoditas jatuh, sedangkan Indonesia sedang berada pada ketergantungan harga komoditas. Akibatnya, penerimaan pajak negara turun.

Hal ini, menurutnya, imbas dari masa lalu. Di mana, ketika banyak dana besar masuk justru tidak dialokasikan untuk pembangunan industrial, atau pun infrastruktur. Akibatnya, Indonesia keteteran dalam menghadapi situasi perekonomian, di tengah gencarnya persaingan ekonomi global.

"Antusias pasar, kepercayaan pasar terhadap ibu Sri Mulyani itu tidak cukup untuk menahan dan menggerakkan perlambatan ekonomi," ucapnya.

Menurutnya, Sri Mulyani harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan menggerakkan sektor riil, mampu menghadirkan belanja negara yang besar untuk mampu menstimulus pertumbuhan perekonomian.

"Kalau dari Menko, Bappenas, dan Menkeu hanya berorientasi jangka pendek, maka struktur dan nawacita yang dijanjikan pak Jokowi untuk membangun dari pinggiran enggak tercapai sama sekali. Untuk itu, dibutuhkan implementasi nyata tentang visi kerakyatan," ujarnya. (asp)