Hangat Reshuffle, Pemerintah Diminta Perhatikan Kominfo

VIVA.co.id - Isu reshuffle kembali hangat menyelimuti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pergantian menteri bisa saja kembali diganti, apabila kinerja tak sesuai harapan dan target pemerintah.

Di tengah isu hangat reshuffle tersebut, Nonot Harsono, mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pemerintah agar lebih serius memperhatikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kementerian Kominfo harus mendapat perhatian lebih besar dari Presiden dan DPR. Ini Kementerian ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK). Kalau masih dikira Deppen (Departemen Penerangan), bakal makin tertinggal NKRI," ucap Nonot melalui pesan singkatnya, Rabu 27 Juli 2016.

Bukan tanpa sebab Nonot mengkhawatirkan ketidakseriusan pemerintah Jokowi terhadap sektor TIK, tepatnya Kementerian Kominfo. Menurutnya, TIK merupakan infrastruktur ekonomi yang sangat vital bagi pertumbuhan suatu negara.

"Saran dan prasarana kehidupan online harus segera disediakan dan ditata dengan baik, agar bisa (merasakan) manfaat (dengan) maksimal," ucapnya.

Nonot mengingatkan, Kementerian Kominfo perannya cukup penting, tapi pemerintah tak perlu menganggarkan biaya. Sebab, lanjut dia, cukup dengan aturan yang jelas dan mengharmonikan para pelaku usaha, maka bisa 'meroket' kegiatannya di semua sektor.

"Jika Kementerian Kominfo masih dikira tidak penting, itu benar-benar indikator ketertinggalan yang amat sangat," sebutnya.

Nonot menuturkan, apabila Kementerian Kominfo dibiarkan jalan santai ataupun lari diatas alat treadmill (alat yang digunakan untuk berjalan atau berlari di tempat yang sama), maka akan semakin rendah daya saing Indonesia. Dikarenakan tidak memiliki sarana dan prasarana TIK yang berkecukupan.

"Seperti jaringan broadband (telekomunikasi/internet) yang merata di seluruh Indonesia dan beragam aplikasi e-Indonesia (e-Government, e-Education, e-Healt, dan lainnya)," ujar Nonot.