RI Utang ke Bank Dunia US$216,5 Juta untuk Apa?

VIVA.co.id – Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar US$216,5 juta untuk mendukung proyek pemerintah Indonesia, dalam upaya memperbaiki infrastruktur pemukiman kumuh. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lebih dari 9,7 juta masyarakat perkotaan di seluruh pelosok Indonesia.
 
Program Nasional Kota Tanpa Kumuh, atau KOTAKU adalah sebuah platform kerja sama nasional yang dibiayai berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, sektor swasta, masyarakat, dan bank pembangunan multilateral ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program tersebut. 

Dalam keseluruhan program ini, ikut pula lembaga multilateral baru sebagai pendukung pembiayaan, yaitu Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), lewat pendanaan tambahan sebesar US$216,5 juta. Ini juga menjadi skema pembiayaan bersama pertama antara AIIB dan Bank Dunia.   
 
Saat ini, ada sekitar 29 juta penduduk Indonesia hidup di pemukiman kumuh dengan pelayanan dasar terbatas dan 11 juta dari mereka tidak punya akses ke sanitasi. Selain itu, sembilan juta penduduk tercatat tidak miliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih dan mereka harus membayar air lebih mahal 10, atau 30 kali lipat dibandingkan rumah tangga mampu yang mendapatkan sumber air dari Perusahaan Air Minum (PAM).
 
“Penanggulangan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar penting untuk mengentaskan kemiskinan, meredam ketimpangan dan meningkatkan kemakmuran. Proyek peremajaan kawasan kumuh memperbaiki taraf hidup jutaan rakyat miskin di daerah perkotaan dan mendukung Indonesia mencapai potensinya untuk pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, dalam keterangan persnya, Rabu, 13 Juli 2016.

Dia mengungkapkan, pembiayaan yang diberikan Bank Dunia merupakan tambahan pembiayaan yang sudah disiapkan pemerintah Indonesia, sebelumnya mencapai US$1,3 miliar dalam lima tahun ke depan. Pendanaan tersebut, juga pararel dengan komitmen lembaga multilateral lainnya dengan berbagai skema.  

Program KOTAKU akan dijalankan di 154 kota (termasuk ibu kota Jakarta), untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, jalan, drainase dan limbah padat. Program ini juga mencakup pencegahan terbentuknya daerah kumuh, melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas, terkait masalah lahan.
 
“Komunitas yang tinggal di daerah kumuh tidak serta merta menikmati pertumbuhan kota. Mereka tidak terlibat dalam perekonomian formal maupun tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Mereka juga cenderung lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir,” ujar Team Leader Bank Dunia, George Soraya.  

Dia menilai, program pemerintah ini bisa menjadi sebuah jalan keluar untuk membuat kawasan perkotaan menjadi lebih inklusif, namun pendekatan ini memerlukan usaha dari banyak pemangku kepentingan dan beberapa sumber pendanaan. (asp)