Pembangunan di Pulau Jawa Tak Lagi Pakai APBN

VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah dipetakan antara pembangunan di pulau Jawa yang dapat didanai secara komersial oleh swasta dan di luar pulau Jawa yang sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah.

Sofyan menyebutkan pemetaan tersebut bukan berarti ada kesenjangan pembangunan, melainkan upaya Pemerintah untuk membuat skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, kebutuhan infrastruktur cukup besar namun pendanaan dari pemerintah diakui sangat terbatas hingga lima tahun ke depan

"Ini bukan soal kesenjangan, tetapi skala prioritasnya ditentukan," jelas Sofyan, kepada media, di kantor Bappenas, Selasa 12 Juli 2016.

Dia mengatakan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan dalam kelengkapan infrastruktur karenanya pemerintah telah melakukan pemanggilan kepada pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi bersama dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.

Sofyan mencontohkan pembangunan tol di Jawa, meski pendanaan sudah bersifat komersial atau didanai oleh investor bukan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pihak pemerintah perlu turun tangan terkait masalah lahan garapan dan masalah teknis lain.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya akan mendoktrin konsep baru pembangunan infrastruktur ke semua pihak. Pembangunan infrastruktur terutama di pulau Jawa akan dibuka untuk pihak swasta, Public Private Partenership (PPP), atau BUMN. Sedangkan, penggunaan APBN merupakan pilihan akhir untuk pembangunan di pulau Jawa.

"Kalau tidak bisa swasta murni ya dengan PPP, kalau tidak gunakan BUMN, kalau tidak bisa juga baru gunakan APBN. Jadi, APBN pilihan terakhir supaya APBN bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa, di daerah perbatasan, pinggiran, pedesaan yang tidak bisa dilakukan secara komersial," ungkapnya.