Gantikan Jokowi, Wapres JK Resmikan Satgas Paket Ekonomi

VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Selasa 28 Juni 2016.

Jusuf Kalla menggantikan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tersebut.

Perlu diketahui, Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang didampingi oleh tiga orang wakil ketua, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi. 

"Satgas ini akan mengefektifkan pelaksanaan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Di dalamnya tentu, termasuk diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum dan aparat pemerintah sendiri, baik di pusat maupun daerah,” kata Ketua Satgas, Darmin Nasution dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa 28 Juni 2016. 

Satgas yang baru dibentuk ini dibagi menjadi empat kelompok kerja (pokja). Terdiri atas Pokja I akan membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, diketuai oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dengan wakil ketua adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketuanya adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

Sedangkan Pokja III, membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior RadenPardede. Dan, Pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa. 

Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady. 

Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 80 tahun 2016 ini sudah menyusun program kerja melalui pokja-pokja. 

“Yang ingin kami tekankan dari Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah pemerintah benar-benar serius mengenai reformasi perekonomian. Kita harus dan akan melakukan modernisasi perekonomian yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya,” tutur Ketua Pokja I Thomas Lembong.

Berdasarkan pantauan, Rapat Paripurna Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Ekonomi ini digelar tertutup. Turut hadir berbagai pejabat tinggi menteri Kabinet Kerja. (asp)