Pembatasan Tidak Efektif, Diusulkan Pajak Tinggi untuk Mobil

VIVA.co.id – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit mengatakan, pembatasan kendaraan bermotor, khususnya mobil, di Indonesia khususnya pulau Jawa, memang perlu dilakukan. Hal ini terlihat dari membludaknya kendaraan pada saat arus mudik lebaran yang bahkan meningkat setiap tahunnya.

Meski begitu, menurutnya, pembatasan kendaraan yang efektif bukan lagi dengan pembatasan fisik, seperti sistem ganjil dan genap yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Melainkan, kata dia, pembatasan dengan menggunakan aspek fiskal dan pendekatan kepemilikan justru lebih efektif.

"Kalau kita lihat pendekatan pembatasan menggunakan instrumen fisik makin lama makin ditinggalkan. Harusnya sekarang dari fisik kemudian berubah menjadi fiskal," kata Danang ditemui usai acara diskusi dengan tema Transport and Mobility di Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis 23 Juni 2016.

Ia mencontohkan salah satu negara yang berhasil mengatur pembatasan kendaraan adalah Singapura. Selain, sistem perpajakan yang tinggi, juga diberlakukan sertifikat bagi mobil pertama.

"Kalau di Singapura itu ada sertifikat mobil. Ini mungkin bisa diterapkan, diuji coba dulu, seperti di kawasan pulau, misalnya di Bali, Batam, Madura," katanya.

Ia menambahkan pembatasan kendaraan bisa dilakukan dengan baik jika diiringi dengan perbaikan transportasi umum. Menurutnya, jika transportasi umum dibenahi tentunya masyarakat akan cenderung menggunakan transportasi umum.

"Atau misalnya harga mobil pribadi yang dinaikin tapi syaratnya angkutan umum harus diperbaiki. Seperti kalau di Singapura ada istilah 'jangan orang disuruh naik mobil tapi angkutan umum saja tidak beres'," tuturnya.