BP Batam Ungkap Cara Bangkitkan Lagi Industri Galangan Kapal

VIVA.co.id – Sepinya industri galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau, dalam kurun lima tahun belakangan ini membuat tiga puluh ribu karyawan khusus shipyard itu menganggur dan memilih pulang kampung. Apalagi BP Batam kini bukan kawasan Otorita lagi, yang mempunyai kepercayaan penuh dari presiden dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara BP Batam masih harus menunggu instruksi dari presiden. 

Namun Kepala BP Batam, Hatanto Reksodiputro, masih optimistis Batam akan menjadi pusat industri shipyard terbesar di Indonesia, karena pihaknya akan memperbaharui sistem baru, yang dapat menguntungkan semua pihak, termasuk pengusaha. 

Dia menambahkan, dari 250 Perusahaan shipyard yang ada di Indonesia saat ini, separuh perusahaan tersebut sekarang berada di Batam. Dia mengakui bahwa sepinya pesanan pekerjaan pembuatan kapal di Batam, yang disebabkan melemahnya ekonomi dunia. 

"Penyebab menurunnya industri galangan kapal karena kondisi perekonomian secara global yang mengalami penurunan, hal ini berdampak pada industri galangan kapal, pesanan atau permintaan batu bara juga menurun. Sehingga tongkang yang biasanya untuk mengangkut batu bara juga mengalami penurunan, namun kita optimis nanti shipyard di Batam, akan menjadi terbesar di Indonesia," kata Hatanto menjawab pertanyaan viva.co.id di Hotel Radisson, Sukajadi Baloi, Batam, Selasa 21 Juni 2016. 

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan lebih dahulu memperbaiki sistem yang baru dan sarana serta kenyamanan dan keamanan, untuk meyakinkan investor yang akan masuk ke pulau yang bersebelahan dengan negara Singapura. 

"Hal yang utama kita lakukan adalah memperbaiki sistem, dan sarana yang memadai buat investor, menjadi modal untuk memberikan mereka kenyamanan dan keamanan," ujarnya. 

Seperti diketahui, Batam dalam dekade 10 tahun lalu, menjadi kota industri yang pernah berjaya mampu menjadi kepercayaan negara negara  lain dalam pembuatan kapal, berbagai jenis kapal pernah dikerjakan anak bangsa di sini,  seperti kapal milik Pertamina, hingga kapal milik TNI AL, serta instansi pemerintah seperti kapal Bea Cukai, PSDKP, Dll. 

(ren)