DPR Memahami Rencana Pemerintah Soal Pemotongan Anggaran

VIVA.co.id – Pimpinan DPR RI mengatakan bisa memahami rencana pemerintah yang dituangkan melalui Instruksi Presiden tentang Pemotongan Anggaran, yang diaplikasikan melalui RAPBN Perubahan 2016. Hanya saja diingatkan agar jangan sampai pemangkasan anggaran akhirnya mengurangi biaya pembangunan pro rakyat.

Menurut? Ketua DPR RI Ade Komarudin, pihaknya bisa menerima rencana pemangkasan anggaran itu karena paham bahwa anggaran negara memang sedang dalam keadaan sulit. Idealnya, setiap tahun ada penambahan anggaran, kata Ade. Namun kondisi saat ini memang sedang tidak memungkinkan untuk itu.

"Kalau anggaran ditambah, tentu semua takkan keberatan. Namun keadaan keuangan negara memang sedang sulit. Kalau tak ada, mau gimana?" kata pria yang akrab disapa Akom ini, Rabu 15 Juni 2016.

Ia juga mengatakan pihaknya meyakini bahwa bila pemangkasan anggaran dilaksanakan, pemerintahan di pusat dan daerah masih bisa berjalan. Baginya, baik Badan Anggaran DPR maupun pemerintah sudah tahu mana pos kurang penting yang bisa dipangkas.

Mengenai opsi pemerintah menambah utang demi mempertahankan laju pembangunan, ia menilai bahwa hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Dia hanya mengingatkan bahwa pengadaan hutang harus sesuai aturan di dalam UU.

"Hutang itu tak boleh melebihi defisit tiga persen, itu rambu-rambunya. Jangan besar pasak daripada tiang," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta agar pemerintah bisa memastikan pemangkasan anggaran dilaksanakan secara baik serta dengan strategi yang hebat. Baginya, pemangkasan anggaran sah saja karena kondisi negara sedang sulit. Namun jangan sampai pemangkasan itu berdampak kepada program pro rakyat.

"Pengurangan harus tepat sehingga program-program pro rakyat harus tetap hidup," ujar Agus.

Dia juga berharap pemerintah lebih 'cerdik' dalam mengatasi keterbatasan anggaran negara. Semisal, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, bisa saja pemerintah melibatkan swasta maupun BUMN untuk mencari pembiayaan.

"Kan tidak melulu harus dibiayai APBN," kata Agus.  (Webtorial)