Pemerintah Dapat Hibah US$13,4 juta untuk Infrastruktur Kota
- diverseeducation.com
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan sebesar US$13,4 juta, atau sekitar Rp180 miliar (kurs Rp13.300 per dolar) untuk mendukung pengelolaan perkembangan infrastruktur perkotaan.
Bantuan ini diperoleh dari Pemerintah Swiss dan Bank Dunia (World Bank) yang akan digunakan bagi pemerintah untuk investasi pembangunan infrastruktur.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dwityo Akoro Soeranto mengatakan, dana ini akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan dalam mempersiapkan kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Dalam mengatasi permasalahan perkotaan di era desentralisasi ini, peran pemerintah daerah sangat strategis. Pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan," kata Dwityo di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa 14 April 2016.
Hibah dari Pemerintah Swiss dan Bank Dunia ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan pembangunan infrastruktur perkotaan yang ada di Indonesia, meskipun kebutuhan dana infrastruktur untuk perkotaan di Indonesia sangar besar.
Ia mengatakan bahwa kurangnya investasi infrastruktur mempertajam kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Saat ini, kata dia, hanya 48 persen rumah tangga di Indonesia memiliki air bersih. Bahkan, angka ini menurun dari 10 tahun yang lalu, yang jangkauan air bersih sudah mencapai 50 persen.
"Kepadatan penduduk yang tinggi, semakin membebani infrastruktur yang sudah ada," kata dia.
Sementara itu, Duta Besar Swiss Untuk Indonesia, Yvonne Baumann menambahkan, dana perwalian Indonesia Sustainabele Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN) ini merupakan kontribusi pertama ke Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Melalui dana perwalian IDSUN, kami mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Dana ini diharapkan juga meningkatkan sinergi dan kapasitas lembaga pemerintahan," kata dia. (asp)