Ubah Alur Perdagangan, Baik untuk Ekonomi Indonesia Timur

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku tengah melobi tiga negara pemain utama yang menguasai industri perkapalan dunia seperti Yunani, Denmark, dan Norwegia sebagai salah satu langkah untuk menggeser jalur laut perdagangan internasional yang selama ini digunakan dari Selat Malaka ke Selat Lombok.

“Kami melihat perkembangan 10-20 tahun ke depan, bahwa Selat Malaka sudah tidak memadai lagi, karena bisa menimbulkan risiko,” kata Rizal, saat ditemui di gedung parlemen Jakarta, Senin 13 Juni 2016.

Rizal menjelaskan, selama ini mayoritas kapal perdagangan dari seluruh dunia justru melewati Selat Malaka yang notabenya merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Padahal menurut dia, ada berbagai risiko negatif dari penggunaan jalur tersebut.

Misalnya, seperti arus lalu lintas di kawasan tersebut yang semakin padat, serta kondisi air laut yang memang termasuk dalam kategori perairan dangkal. Intinya, ditegaskan Rizal, perairan Selat Malaka memang sudah tidak pantas untuk dijadikan sebuah jalur perdagangan.

Pemerintah, lanjut Rizal, akan melakukan berbagai upaya untuk memindahkan jalur perdagangan internasional tersebut dari ALKI I ke ALKI II, yang mencakup teritori Selat Lombok, Selat Makassar, Bitung ke Filipina, sampai dengan China, Jepang, dan Korea. Apalagi, wilayah ALKI II memang jauh lebih aman dibandingkan ALKI I.

“Selat Lombok lebih cepat dan aman. Paling penting, adalah manfaat ekonominya yang sangat besar,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

Upaya penggeseran jalur ini pun akan coba dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan tiga pemain kelas kakap industri perkapalan yang saat ini tengah di lobi pemerintah. Dengan begitu, maka tentunya akan berdampak pada industri kemaritiman nasional, khususnya di wilayah Timur.

“Dengan jalur perdagangan bergeser ke ALKI II, maka ekonomi Indonesia Timur akan sangat diuntungkan,” tegas dia. (asp)