DPR Minta Presiden Jangan Sandera Jabatan Kapolri

VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyandera jabatan Kapolri. Pengganti Badrodin Haiti yang akan pensiun harus segera ditentukan.

"Harus segera ditentukan. Kita akan menghadapi puasa, lebaran, serta peristiwa-peristiwa penting lainnya. Saya menyarankan agar Presiden jangan menyadera jabatan Kapolri ini, waktu sudah sangat mepet, Pak Badrodin akan pensiun di pertengahan bulan Juni. Kita mengingatkan agar tidak ada kesan menggampangkan jabatan Kapolri," ujarnya di DPR, Senin 6 Juni 2016.

Menurut Nasir, jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti Badrodin, harus segera meminta masukan Kompolnas untuk menentukan pimpinan korps Bhayangkara itu.

"Saya pikir begini, Presiden tidak boleh berlama-lama untuk menentukan Kapolri. Kalau Presiden ingin menggganti Kapolri yang baru maka harus segera mengundang Kompolnas untuk meminta masukan. Hal itu agar Presiden mendapat gambaran yang utuh siapa yang akan menggantikan Badrodin Haiti," ujarnya.

Sebaliknya, jika Presiden ingin memperpanjang jabatan Badrodin  juga harus segera bersikap. Jangan sampai, kata Nasir, ada isu jabatan Kapolri disandera oleh Presiden. Jika Presiden ingin memperpanjang jabatan Badrodin maka harus mengadakan rapat konsultasi dengan DPR.

"Perpanjangan ini tidak diatur dalam UU. Rapat konsultasi ini terlihat lebih smart dansmooth karena jika hanya mengirimkan surat tidak elegan. Dalam rapat konsiltasi itu akan dihadiri oleh pimpinan DPR, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan fraksi-fraksi sehingga di situ Presiden akan menyampaikan alasan-alasan  memperpanjang Badrodin," katanya.  (Webtorial)