Ini Alasan Demokrat Tolak RUU Tax Amnesty

VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dengan tegas mengatakan jika partainya menolak RUU Tax Amnesty yang tengah dibahas. Menurut dia, ada beberapa pertanyaan penting dari RUU itu yang belum dijawab pemerintah.

Jika telah dijawab dan dianggap logis, bisa saja Demokrat akan mendukung. "Kami menolak. Jadi, kenapa kami menolak. Kalau (pemerintah bisa menjawab) dijawab kenapanya, baru kami setuju," kata Hinca di Denpasar, Sabtu, 28 Mei 2016.

Ia memaparkan, selama ini pemerintah berasumsi terdapat uang triliunan rupiah yang dibawa orang Indonesia ke luar negeri. "Katakan begini. Anda berasumsi katakanlah 1.000 triliun di luar negeri. Lalu Anda berfikir untuk menarik itu agar APBN kita penuh. Cara untuk menarik, dia menduga bahwa 1.000 triliun yang dibawa ke luar itu hasil kejahatan," ujarnya menambahkan.

Karena diduga hasil dari kejahatan, maka digunakanlah kata amnesty. "Amnesty itu kata untuk orang-orang penjahat. Karena kita sudah dihukum secara politik, negara kemudian mengampuni. Itu namanya amnesty. Kata pengampunan sudah menjustifikasi bahwa orang yang pergi ke luar negeri itu penjahat. Kita setuju, negara boleh memberikan pengampunan," ujarnya. 

Yang menjadi pertanyaan, apa benar uang di luar negeri itu benar-benar sebanyak 1.000 triliun. Hinca melanjutkan, jika orang tersebut balik ke Indonesia, bagaimana cara dan berapa besaran pengampunannya.

"Berapa kau cara mengampuninya? Apakah kau bawa saja, tidak membayar pajak, misalnya demikian. Sungguh tidak adil kita yang punya uang dikit-dikit ini pajak kita bayarkan terus. Lah dia tidak bayar. Atau berapa dia, tidak mungkin sama dengan kita. Mungkin kecil. Apa justifikasinya, mengapa segitu. Kalau itu bisa terjawab oke, tapi kalau belum, kita tolak. Di mana nilai keadilannya," tutur Hinca.

Untuk itu, Hinca mengusulkan agar soal tax amnesty ini dibahas bersama-sama secara komprehensif. "Usulan kita, yuk kita bahas ramai-ramai secara konsep besar, sehingga dia bukan yang ditempel-tempelkan," katanya.

Hinca menjelaskan, Partai Demokrat tak melarang pembangunan infrastruktur. Syaratnya jangan jor-joran. "Infrastruktur silakan bangun, tapi jangan jor-joran. Nanti yang ada cuma pancang-pancang tiang. Akibatnya begitu pancang-pancang tiang, APBN tidak dapat, pinjam lagi."

(mus)