Pemerintah Ingin Daerah Jadi Smart City Seperti Moskow

VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan smart city atau kota pintar. Sebab, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana melimpah untuk pembangunan kota pintar di sejumlah wilayah Indonesia.

Rudiantara mengatakan, apabila setiap kota telah mempercantik diri dengan mengusung konsep kota pintar, maka itu akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik dari sebelumnya.

"Dana yang diberikan dari pusat untuk daerah sebesar Rp220 triliiun jangan dianggurkan. Tapi gunakan dana tersebut untuk membuat daerah menjadi smart city. Jangan didiamkan di bank," ujarnya dikutip dari situs Kementerian Kominfo, Kamis, 12 Mei 2016.

Rudiantara berharap pemerintah daerah di Tanah Air meniru  Moskow, Ibu kota Rusia dalam memanfaatkan teknologi. Sebelumnya Moskow melarang Uber yang merupakan perusahaan transportasi berbasis aplikasi untuk beroperasi di kota mereka.

"(Namun), Walikota Moskow mempunyai konsep visi yang bagus dengan meminta data semua kendaraan Uber untuk dikelola Kota Moskow untuk perencanaan transportasi kota. Dan itu berhasil," paparnya.

Seperti diketahui, penerapan smart city atau kota pintar belum terlalu populer dilakukan di Indonesia. Namun, sejumlah kepala daerah sudah melirik penggunaan konsep smart city tersebut di kota masing-masing, seperti di Jakarta, Bandung, hingga Surabaya.

Sementara itu, berdasarkan hasil riset pasar asal Amerika Serikat, yaitu International Data Corporation (IDC) menyebutkan kalau minat masyarakat terhadap kota berbasis teknologi semakin tinggi pada tahun 2016 ini. IDC mengatakan keuntungan yang terasa dalam mengimplementasikan kota pintar ialah meningkatnya produktivitas di dalam negeri, kualitas hidup, sampai kualitas ekonomi sosial.

IDC mengemukakan, jika pemerintah kota terus mendorong pengembangan peta jalan smart city 2025, maka otomatis efisiensi dan produktivitas pemerintah pun meningkat. Country Manager IDC Indonesia, Sudev Bangah mengatakan, kini kebanyakan proyek smart city telah dimulai oleh otoritas pemerintah lokal maupun regional.

"Namun, banyak dari proyek-proyek ini didanai silo (manajemen mandiri/tertutup), yang pada akhirmya sering sekali menghadapi masalah ketahanan operasi jangka panjang," ujar Sudev pertengah bulan April lalu.