Peringkat Investasi RI Diprediksi Naik Lagi, ungkap S&P

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menemani Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan kapal ternak pengangkut sapi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Delegasi lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor (S&P) Rating Services hari ini menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta. Pertemuan tersebut sangat krusial karena menentukan peringkat investasi Indonesia ke depan. 

Saat ini Indonesia berada di posisi BB+ positive outlook, naik satu tingkat dari posisi BB+, stable outlook. Bahkan ada kemungkinan peringkat Indonesia kembali naik menjadi layak investasi.

Reformasi kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi penentu naiknya peringkat investasi Indonesia, ungkap S&P.

Berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah tahun ini pun akan diuji. Selusin paket deregulasi perizinan yang selama ini menjadi penghambat aktivitas perekonomian nasional pun akan dinilai oleh lembaga pemeringkat internasional asal Kanada itu.

Setelah bertemu Presiden Joko Widodo kemarin dan Menko Darmin hari ini, delegasi S&P menunjukkan sinyalemen akan mendongkrak lagi peringkat Indonesia menjadi investment grade, atau layak investasi.

"Ada kemungkinan untuk menaikkan peringkat lebih tinggi," kata Director Sovereign and International Public Finance Ratings S&P, Kyran Curry, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.

Menurut Curry, situasi perekonomian Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia, mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan mengarah ke arah yang lebih baik. Dia pun mengapresiasi reformasi struktural yang dilakukan pemerintah.

"Kami sangat senang dalam kejujuran dan kefasihan dalam pengusahaan bahan yang sudah kami tanyakan," ujar dia.

Meski begitu, penjelasan tersebut tidak akan ditelan mentah-mentah oleh delegasi S&P. Curry mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu meninjau data yang selama ini dikumpulkan untuk mengetahui kebenaran pasti dari reformasi struktural yang dilakukan pemerintah.

"Nanti setelah itu, kami akan sampaikan pernyataan resmi. Mungkin bulan depan (hasil review bisa keluar). Itu bagian dari review sidang bulanan di akhir Mei," tutur Curry.

(ren)