Komisi VIII DPR Serap Masukan BPBD Provinsi Bali
VIVA.co.id – Tim Kunjungan Komisi VIII mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat 22 April 2016.
M. Lutfi politisi dari F-Partai Golkar yang juga Putera Daerah dari Dapil NTB memimpin kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim kunjungan kali ini diikuti pula oleh delapan orang anggota guna meninjau sejumlah daerah yang berpotensi rawan gempa bumi, gelombang pasang dan banjir.
Dalam pertemuannya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTB Ridho Ahyana beserta jajaran, Tim Kunjungan Komisi VIII DPR ingin mengetahui, terkait tindak lanjut program kesiapsiagaan dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi NTB.
“Apakah Provinsi NTB telah menyiapkan dan menyusun Perda tentang penanggulangan bencana, dan rencana aksi daerah dalam pengurangan resiko bencana,?” tanya M. Lutfi.
Menurut Lutfi, indeks rawan bencana yang terjadi ada dilevel tinggi, artinya diwilayah yang termasuk daerah tidak aman dari bencana alam. Ada sebelas provinsi yang perlu diwaspadai terkait bencananya, seperti gempa bumi, banjir bandang, gelombang pasang, kekeringan dan erupsi gunung, kata Lutfi.
Lutfi mencontohkan, pada akhir tahun lalu terjadi peristiwa erupsi Gunung Rinjani yang membuat panik masyarakat disekitarnya. “Aktifitas masyarakat terganggu dengan peristiwa erupsi gunung Rinjani. Itu berdampak besar. Oleh karena itu peran pemerintah dalam penanganan bencana sangatlah penting,” kata Lutfi.
Menanggapi hal tersebut, dalam penjelasannya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Ridho Ahyana menerangkan sangat mengapresiasi masukan dari Komisi VIII DPR terkait penanggulangan bencana. Dan saat ini, tambah Lutfi, BPBD Provinsi NTB tengah mempersiapkan antisipasi terkait bencana kekeringan yang akan terjadi.
“BPBD Provinsi NTB tengah bersiap akan datangnya bencana kekeringan dan itu yang sedang kami bahas. Untuk bencana banjir, kami sudah banyak berbuat dilapangan, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” kata Ridho.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika dibulan Mei nanti, akan terjadi kekeringan. “Ada 300 desa yang kami perhatikan akan mengalami kekeringan. Kami terus melatih dan menginformasikan kepada warga desa tentang cara dalam menghadapi bencana kekeringan. Kita akan didik masyarakat agar siap menghadapi bencana,” kata Ridho.
Sementara itu, anggota Tim Kunjungan Komisi VIII Kuswiyanto mengapresiasi langkah BPBD Provinsi NTB dalam mengatisipasi bencana. “Saya apresiasi antisipasi penanganan bencana dari BPBD untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan tugas dari negara, tugas dari pemerintah,”ujar Kuswiyanto yang juga politisi dari Fraksi PAN ini.
Kuswiyanto menambahkan, Indonesia adalah negara dengan rawan bencana, dan NTB termasuk di dalamnya, sehingga diharapkan pemerintah dapat merumuskan dengan jelas dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh bencana.
“Menurut saya rumusnya adalah kalau sementara ini belum ada kemampuan untuk melindungi, untuk menjaga dari berbagai kemungkinan, rakyatnya ini harus diajari untuk ramah dengan bencana. Yang kedua, kita ini kan lagi prihatin, kita meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membuat peta bencana nasional termasuk untuk NTB. Peta bencananya ini bagaimana? Karena dari peta bencana ini kita akan melihat secara utuh secara konfrehensif, sesungguhnya di NTB ini bencana apa yang sering terjadi?” kata Kuswiyanto.
Di samping itu, kata Kus, ada dampak secara luas, pertama, dampaknya bagi manusia, kedua, dampak bagi alam, ketiga adalah dampak bagi tumbuhan, binatang, dan lainnya. “Setelah itu baru bisa diangkakan, kira-kira dalam menanggulangi bencana itu akan diatasi dengan model bagaimana, kemudian ada pembagian tugas pusat melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten kota melakukan apa,” ujarnya. (www.dpr.go.id)