Anggaran Bocor untuk Impor Singkong

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Sumber :

VIVA.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengaku prihatin, pasalnya Indonesia memiliki tanah yang subur tapi impor singkong. Menurutnya, tercatat berdasarkan data BPS, akumulasi impor singkong 2016 mencapai 1.228 ton dengan nilai US$267.981 kalau dirupiahkan (dengan asumsi 1 US$ = Rp13.000) = Rp3,5 miliar.

"Ironis dan memalukan, rasanya sulit dipercaya negeri yang tanahnya subur dan luas harus impor singkong dari negara seperti Vietnam dan Italia. Jenis pangan ini sebetulnya tak perlu diimpor, kalau saja pemerintah memiliki kemauan dan keberpihakan. Walaupun dengan dalih berbentuk tepung untuk kebutuhan industri, dan harga impor lebih murah. Sangat ironis," ujar Anggota Komisi XI ini.

Ia menambahkan, impor ini mengganggu konsistensi pemerintah yang katanya bisa berhemat 30 persen anggaran makan rapat dengan mengganti menu singkong. Satu sisi berhemat, tapi di saat yang sama anggaran bocor untuk impor singkong.

"Kita patut bertanya soal program ketahanan pangan pemerintah. Sudah sejauhmana realisasi program diversifikasi pangan nasional. Faktanya, kita defisit. Produktifitas baru mencapai 100 ribu ton per tahun. Artinya setiap hektar baru mencapai 15 ton (dengan asumsi areal tanam 1,5 juta hektar). Lalu, bagaimana nasib program akselerasi kebun singkong yang katanya menargetkan 40 ton per hektar?," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah harus serius mengurusi sektor pertanian dalam negeri, khususnya komoditas singkong. Agar singkong Indonesia bisa bangkit.

"Sebaiknya pemerintah mempercepat program perluasan kebun singkong di seluruh Indonesia sehingga target 40 ton per hektar bisa terwujud. Mempermudah akses permodalan di sektor ini, guna antara lain membangun industri pengolahan. Faktanya, kurang dari 1 persen petani singkong yang bisa mengakses modal perbankan," katanya.

Ia mengungkapkan, pemerintah mesti mengatur harga singkong yang masih terbilang rendah sehingga minat petani menanam singkong lebih tinggi, disamping memberikan pendampingan agar singkong petani kita memiliki kualitas yang baik.

"Benahi segera tata niaga bahan pangan agar petani tidak terus dirugikan. Fakta impor singkong, menunjukan pemerintah tidak hadir dan kurang berpihak pada rakyatnya," katanya.  (webtorial)