Data Pembangunan Rumah Murah di Daerah Berantakan

VIVA.co.id – Pemerintah melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk tim pendataan program sejuta rumah. Pembentukan tim ini dilakukan, agar keakurasian data untuk menghimpun program itu menjadi lebih baik. 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin mengungkapkan, pihaknya membentuk tim tersebut untuk mendata jumlah rumah yang terealisasi selama setahun. Menurutnya, hal ini dilatarbelakangi dengan tidak terdatanya program sejuta rumah pada tahun lalu. 

"Yang pertama, setelah kita evaluasi sejuta rumah tahun lalu, ternyata jauh lebih banyak yang dibangun dibandingkan dilaporkan, kenapa? Karena, data yang masuk tidak diterima oleh tim," kata Syarif, saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 22 April 2016. 

Menurutnya, dengan adanya tim ini diharapkan data valid, semua pembangunan rumah yang sebelumnya tidak terlaporkan bisa dikumpulkan. Dikatakan Syarif, data yang kerap tidak teridentifikasi pada tahun lalu mayoritas adalah data dari pemerintah daerah (Pemda). 

"Terutamanya yang pemerintah daerah, ternyata pemerintah daerah itu banyak sekali membangun rumah, termasuk juga yang rumah-rumah swadaya," kata dia. 

Baca juga:

Syarif melanjutkan, pembangunan program sejuta rumah pada tahun ini diporsikan sebanyak 700 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 300 ribu unit untuk non MBR. Untuk diketahui pada 2015, target pembangunan sejuta rumah tidak tercapai, di mana pembangunan hanya berkisar di angka 60-70 persen. 

"Seperti kemarin, Bupati Tangerang kan datang kantor kami, dia laporkan bahwa tahun lalu dia bangun sebanyak 1500 unit. Nah sekarang, tahun ini ada sebanyak 2.400 unit yang akan dibangun. Tetapi, tahun lalu kan tidak terdata. Mereka bangun MBR pula, di mana satu rumah itu rata-rata Rp25 juta dianggarkan dari APBD,  dia buatkan untuk para MBR," tutur dia. (asp)