Komisi I: Soal Penyanderaan Solusinya Patroli Bersama

VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa biografi tempat penyanderaan WNI di Filipina tidak bisa ditembus. Hal ini dikarenakan kondisi hutan tropis yang terpotong-potong dan tidak dikontrol angkatan perang Filipina.

"Saya kira begini, saya menceritakan dulu, biografi di sana tidak bisa ditembus, hutan tropis yang terpotong-potong dan tidak dikontrol oleh angkatan perang Filipina," ujarnya di Senayan, Rabu 20 April 2016.

Ia menambahkan, hal yang dipertanyakan apakah sandera itu terpisah atau digabung, atau dikelilingi oleh pasukan yang kuat?

"Pada tahun tahun 2012, tiga Batyalon Marinir ke Zolo, ga tembus pas ke sana, 18 prajurit Filipina juga gugur di sana. ada titik-titik yang kuat. Pertanyaannya kan dimana mereka disembunyikan," ujar Politisi PDIP ini.

Ia mengatakan, jika menurunkan pasukan tidak bisa dalam jumlah yang sedikit. Selain itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Kalau kita turunkan pasukan harus besar-besaran, pertama biayanya lebih besar dari tebusan, dan jatuh korban. Itu resiko, saya tau tentara Indonesia mampu, tapi kalau sanderanya yang gugur. Kata pemerintah disediakan tebusan, kalau itu yang terbaik ya go head," ujarnya.

Pria asal Jawa Barat ini mengungkapkan, kondisi saat ini merupakan keadaan urgent yang tak bisa dihindari.

"Ada fakta di Asean, yang rawan itu harus ada patroli bersama, di selat Singapura yang sudah, dan yang rawan itu Kalimantan Utara di lautannya, di Serawak bagian lautnya ke sampai atasnya lagi, bagian zolo. Daerah rawan perompakan laut," ujarnya.

Jadi, sambungnya, tindakan yang harus dilakukan adalah sounding kerjasama antar negara dan patroli bersama.

"Kita tdk ada solusi, namun harus ditegaskan, sesudah kali ini tidak ada perompakan, kalau perlu dikawal dan patroli. Ini harus yang terakhir," katanya.  (Web)