Cara Kemenpar Kejar Target 295 Juta Wisatawan

VIVA.co.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna meningkatkan peran Lembaga Jasa  Keuangan (LJK) untuk mengembangkan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia.

Hal itu dilakukan, dalam rangka mendukung pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan 275 juta wisatawan nusantara (wisnu) di Tanah Air pada 2019 mendatang.     

Penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut meliputi, mengoordinasikan, mendorong kebijakan, dan harmonisasi peraturan yang dibutuhkan para pihak (Kemenpar-OJK) dalam rangka melaksanakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata  melalui peningkatan peran LJK.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan, dengan adanya kerja sama ini akan ada skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan sebagainya yang sangat membantu dalam mempercepat pembangunan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia.

Menurut dia, skema pembiayaan tersebut untuk membiayai proyek-proyek pariwisata oleh pelaku usaha pariwisata, pengelola  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, masyarakat (kelompok sadar wisata), dan sebagainya.

"Juga refinance  (pembiayaan kembali) untuk pelaku usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata, serta  asuransi keselamatan jiwa bagi wisman dan wisnus untuk aktivitas wisata berisiko tinggi seperti diving, arung jeram, dan wisata minat khusus lainnya,” ujar Arief di Jakarta, Selasa 19 April 2016.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai leading sector, karena kontribusinya terhadap perekonomian (PDB) nasional, penciptaan lapangan kerja, dan perolehan devisa setiap tahun trennya terus meningkat. 

“Presiden telah menetapkan target pariwisata akhir tahun 2019, harus memberikan kontribusi sebesar 15  persen pada PDB nasional, menghasilkan devisa Rp240 triliun, serta menciptakan lapangan kerja sebanyak 13 juta orang. Presiden telah memberi arahan tahun ini sebagai tahun percepatan dan untuk sektor pariwisata, agar pembangunan 10 destinasi prioritas sebagai ’10 Bali Baru’ dipastikan harus mengalami kemajuan, atau percepatan,” tuturnya.

Lebih jauh, Arif mengungkapkan, sebagai salah satu sektor prioritas dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan, kebutuhan investasi  di bidang pariwisata sangat besar karena akan  membutuhkan  tambahan 120 ribu kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan infrastruktur pariwisata lainnya.

Sebagai tahap awal, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan melakukan perjanjian kerja sama, terkait dengan pembiayaan pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang besarnya diproyeksikan mencapai Rp2 triliun - Rp10 triliun.

Menurut rencana penandatangan kerja sama tersebut akan dilakukaan saat Rakernas PHRI di Bali pada 20 April 2016 mendatang. (asp)