Efisiensi, Penghematan Kementerian PUPR Rp8,4 Triliun

Jumat, 8 April 2016 - 17:34 WIB

Oleh :

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Sumber :

Fikri Halim / VIVA.co.id

VIVA.co.id - Pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, Presiden Joko Widodo menekankan soal efisiensi, baik yang berkaitan dengan belanja operasional maupun belanja bukan prioritas.

Alokasi Terbesar Dana Banjir untuk Rehabilitasi Sungai

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, alokasi penghematan untuk kementeriannya adalah Rp8,4 triliun.

“Untuk APBN-P, arahannya Presiden adalah penghematan. Potensi penghematan dari sisa lelang, kemudian kegiatan-kegiatan belanja barang, belanja modal yang tidak prioritas, lalu program-program yang bersayap. Kementerian PUPR dialokasikan penghematan Rp8,4 triliun, secara persentase termasuk kecil, karena kementerian/lembaga lain ada yang sampai 20 persen,” kata Basuki, seperti dikutip pada laman Kementerian PUPR, Jumat, 8 April 2016.

Basuki menjelaskan, dari hasil lelang hingga Maret 2016, pihaknya mempunyai sisa sebanyak Rp2,8 triliun. Selain itu, ada program yang sebelumnya diblokir pihaknya sebesar Rp650 miliar.

“Tinggal cari lagi sekitar Rp5 triliun untuk program-program yang masih bisa ditunda,” ungkapnya.

Program-program yang dimaksud, seperti anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, rehabilitasi kantor, dan pembelian kendaraan untuk proyek. Dengan demikian, untuk program-program prioritas pemerintah tidak akan terdampak.

Asian Games

Selain penghematan, pada APBN-P, Kementerian PUPR mendapat tambahan Rp2,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Asian Games.

Sementara itu, untuk kekurangan anggaran pembebasan lahan jalan tol sebesar Rp16 triliun pada 2016, Basuki mengatakan, akan menggunakan pendekatan melalui Badan Layanan Umum (BLU) land bank.

Artinya, menggunakan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang dapat digunakan setelah APBN-P disahkan.

“Sementara menunggu, saya sudah sampaikan ke Presiden dan menteri keuangan untuk meminta izin agar ditalangi dulu oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), dan nanti dibayar oleh BLU itu,” tutur Basuki.