Wakil Ketua MPR Sepakat dengan Pemerintah Soal Tebusan

VIVA.co.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku sepakat dengan sikap pemerintah Indonesia untuk tidak tunduk dengan keinginan para perompak agar menebus 10 WNI yang disandera di Filipina dengan uang sebesar 50 juta peso atau setara Rp15 miliar.

“Itu bukan duit sedikit. Jadi kalo dipakai buat menyantuni anak-anak Indonesia yang menjadi korban dari kejahatan seksual, menangani korban narkoba, untuk apa saja itu jumlah yang signifikan. Jadi mereka jangan kira Indonesia kelebihan uang. Indonesia aja masih utang kesana kemari,” ujar Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 8 April 2016.

Hidayat memandang aneh penyanderaan itu mengatasnamakan kelompok Abu Sayyaf maupun mengatasnamakan Islam.

Wakil Ketua Majelis Syuro ini pun menilai penyanderaan itu adalah kesalahan yang luar biasa karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk melakukan penyanderaan. Apalagi, kata dia, yang disandera adalah sipil yang tak ada hubungannya dengan perang.

“Yang disanderapun sebagian juga muslim yang juga miskin. Apa urusannya mereka juga enggak pernah perang dengan Indonesia, kenapa kemudian yang disandera orang Indonesia dan minta tebusan ke Indonesia ?,” kata Hidayat.

Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia harus memaksimalkan diplomasi politiknya, untuk memastikan bahwa Filipina memang tidak mengizinkan militer turun langsung membebaskan 10 WNI tersebut.

“Filipina harus bertanggung jawab betul untuk warga negara Indonesia. Mereka harus bisa memastikan 10 WNI bisa bebas dan kembali ke Indonesia dengan selamat,” katanya.

Sementara itu, menurut Hidayat, permintaan tebusan tersebut menjadi tantangan untuk pemerintah Indonesia, bagaimana melindungi warga negaranya dan menyelamatkan kedaulatan.

“Agar kita tidak diinjak-injak oleh para perompak. Kedaulatan Indonesia itu tidak hanya terkait dengan beberapa orang itu. Kedaulatan Indonesia adalah seluruh Indonesia dan karenanya Indonesia tidak boleh kalah dengan yang melakukan penyanderan,” ujarnya.

Menurut Hidayat, mereka menggunakan ideologi Islam namun itu ideologi yang salah. “Karena aneh benar Indonesia enggak berperang dengan mereka, kenapa Indonesia yang disandera.Yang disandera juga orang miskin yang lagi bekerja, harusnya mereka menolong bukan jadi tameng untuk mendapatkan duit Rp15 miliar itu,” katanya.  (Web)