Masuk Panama Papers, Erwin Aksa Minta Data Itu Diselidiki

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani bersama Erwin Aksa
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Nama sejumlah orang yang masuk dalam dokumen Panama Papers sempat membuat geger para pengusaha hingga pemimpin-pemimpin dunia.

Di Indonesia, kebenaran data itu tengah diselidiki untuk membuka peluang penerimaan pajak yang lebih besar. Pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa pun masuk ke dalam dokumen tersebut.

Erwin tak mau berkomentar banyak terkait kebenaran data tentang dirinya. Dia mengatakan, memang special purpose vehicle (SPV) merupakan startegi bisnis buat para pengusaha, baik pribadi maupun instansi negara, dalam melakukan pendanaan di luar negara asal perusahaan.

"Memang kalau kami lihat, ini ada masalah yang ingin menghindari pajak.  Mereka melihat dengan mengunakan SPV adalah salah satu cara untuk hal itu," kata Erwin, ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu, 6 April 2016.

Menurut keponakan Jusuf Kalla tersebut, SPV bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dilakukan untuk mendapatkan pendanaan maupun untuk menerbitkan surat utang. Namun, dia meminta agar data tersebut dapat selidiki terlebih dahulu, agar data tersebut betul-betul valid.

"Kepada para pengusaha maupun pribadi yang memiliki itu diselidiki dulu sampai sejauh mana temuan mereka. Ini kan hanya untuk mengkoreksi laporan pajak saja, tinggal dikoreksi saja," kata dia.

Sementara di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani menyebut, bahwa tidak hanya perusahaan swasta di Indonesia, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ada yang membuat SPV di luar negeri di tempat negara-negara yang bebas pajak atau negara tax havens.

"Banyak juga pengusaha di Indonesia, temasuk BUMN yang menggunakan SPV itu juga, harus dilihat satu-satu companynya, itu wajar," kata dia. 

(mus)