DPR: RI-Filipina Bisa Operasi Bersama Bebaskan WNI

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan sikap pemerintah Filipina, karena belum juga membuka pintu bagi militer Indonesia untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI), awak Tugboat Brahma 12 yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf.

"Ya, seharusnya hubungan kita dengan Filipina tidak ada masalah. Kejadian ini kan berada di wilayah mereka, mereka punya kedaulatan di situ. Jadi, kita harus punya lobi lebih jauh, mestinya bisa kerja sama, joint operation," kata Fadli saat dihubungi, Jumat 1 April 2016.

Fadli mendesak pemerintah Indonesia untuk bekerja lebih keras agar mendapat respons positif dari Filipina. "Karena ini menyangkut nyawa warga negara kita. Harus ambil langkah cepat dan kuatkan lobi," tuturnya.

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini mengingatkan TNI yang dipersiapkan untuk melakukan operasi militer, mengenai kelompok Abu Sayyaf yang terkenal militan dan menguasai taktik pertempuran.

Fadli juga meminta pemerintah tetap menjaga komunikasi dengan keluarga 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, usai menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Maret 2016, mengatakan pasukan Indonesia sudah mendeteksi lokasi penyanderaan 10 WNI itu. Namun hingga kini, mereka masih siaga karena belum ada izin dari pemerintah Filipina.

"Karena ini adalah di negara orang lain tentu harus ada proses. Proses kerja sama dan izin dari pemerintah Filipina andai kata kita harus mengirim pasukan. Sekali lagi andai kata. Bukan berarti itu opsinya ya," tutur Sutiyoso.