Direktorat Pajak Bakal Intip Transaksi Kartu Kredit Anda

Aturan ini tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 39/PMK.03/2016, sebagaimana perubahan kelima atas PMK nomor 16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi, serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

 

Dikutip VIVA.co.id, Kamis, 31 Maret 2016, dalam beleid tersebut disebutkan bahwa bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi nasabah kartu kredit. Data tersebut paling sedikit memuat nama bank penerbit kartu kredit, nomor rekening kartu kredit, nomor identitas dan nama merchant (pedagang).

 

Kemudian nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, nomor induk kependudukan atau nomor paspor pemilik kartu, nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah, serta pagu kredit atau batasan limit yang disediakan oleh setiap perbankan penerbit kartu kredit.

 

Data-data ini harus segera dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 mendatang, baik itu secara langsung maupun secara elektronik. Aturan ini ditetapkan sejak 22 Maret 2016, dan berlaku sejak PMK tersebut diundangkan.

 

Dalam beleid PMK tersebut, ada setidaknya 23 lembaga penyelenggara kartu kredit yang diwajibkan melaporkan data dan transaksi pemegang kartu kredit. Di antaranya adalah:

 

1. Pan Indonesia Bank Ltd Tbk

2. PT Bank ANZ Indonesia

3. PT Bank Bukopin Tbk

4. PT Bank Central Asia Tbk

5. PT Bank CIMB Niaga Tbk

6. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

7. PT Bank MNC Indonesia

8. PT Bank ICBC Indonesia

9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

10. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

13. PT Bank Negara Indonesia Syariah

14. PT Bank OCBC NISP Tbk

15. PT Bank Permata Tbk

16. PT Bank Sinarmas Tbk

17. PT Bank Mega Tbk