Pemerintah Wajib Menengahi Persoalan Angkutan Umum

VIVA.co.id – Mengomentari aksi mogok angkutan umum itu di Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang mengatakan pemerintah wajib menengahi persoalan yang dihadapi angkutan umum, khususnya sopir taksi dengan kehadiran angkutan umum berbasis online.

"Saya kira pemerintah wajib menengahi dan mengambil kebijakan sistem yang diterima semua pihak. Semua pihak agar meredam emosi dan jangan merusak," kata Oesman Sapta di Pontianak, Selasa 22 Maret 2016. Wakil Ketua MPR berada di Kalimantan Barat untuk menghadiri peresmian Jembatan Tayan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Pada hari ini, Selasa 22 Maret 2015, para sopir angkutan umum, khususnya taksi melakukan aksi mogok dan unjuk rasa besar-besaran di kota Jakarta. Mereka memprotes kehadiran angkutan umum berbasis online seperti Grabcar dan Taksi Uber.

Aksi mogok itu membuat macet di sejumlah ruas jalan karena badan jalan dipakai untuk parkir kendaraan taksi. Selain itu ada pula aksi anarkis dengan memaksa sopir lain ikut aksi mogok dan menurunkan penumpang.

Oesman Sapta, akrab disapa Oso, menyayangkan perilaku anarkis dalam aksi mogok dan unjuk rasa sopir angkutan umum itu. Dia berharap semua pihak bisa berkepala dingin dalam memecahkan masalah itu dan bisa mengendalikan emosi.

"Kita menyayangkan adanya aksi anarkis dan agar jangan sampai terjadi lagi. Masyarakat kita adalah masyarakat yang damai. Marilah mencari solusi melalui perdamaian," ujarnya.

Menurut Oso, situasi saat ini memang tidak dapat dihindari. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kehadiran angkutan umum berbasis online. Padahal, kehadiran angkutan umum berbasis online juga mempunyai tujuan yang baik.

"Semuanya tentu mempunyai tujuan yang baik. Jadi harus dengan kepala dingin menarik benang dalam tepung sehingga tepungnya tidak berserakan. Harus dicari win win solution bagi semua pihak," ujarnya. (rin)