Jokowi Dikhawatirkan Dapat Tekanan Soal Blok Masela

VIVA.co.id - Sikap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang meminta pemerintah segera mengambil keputusan terkait rencana pengembangan atau plan of development (POD) pembangunan fasilitas pengolahan gas alam di Blok Masela, Maluku, dinilai sebagai tindakan menekan pemerintah.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menyatakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus segera menertibkan dan memberi peringatan kepada kepala SKK Migas, yang seperti menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tentang POD Blok Masela,

"Padahal  kepastian pembangunan blok migas tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi dan kajian yang intensif guna memilih apakah pembangunan kilang LNG akan di lakukan di darat (skema onshore) atau di laut atau offshore," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 17 Maret 2016.

Ia mengatakan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi telah mengintimidasi dengan mengungkapkan tentang potensi terjadinya pemecatan karyawan oleh Inpex, reposisi karyawan oleh Shell, serta tertundanya investasi selama dua tahun, jika POD Blok Masela tidak segera disetujui Presiden Jokowi.

"SKK Migas telah menggunakan ruang publik untuk meminta Presiden Jokowi agar segera menyetujui revisi POD skema offshore yang direkomendasikan oleh SKK Migas beserta Inpex atau Shell senilai US$14 miliar," katanya.

Marwan juga meminta pemerintah tidak perlu khawatir atau takut jika Inpex dan Shell mengancam memutus kontrak atau hengkang dari rencana pengembangan Blok Masela.

Ia mengatakan, dari berbagai data dan informasi yang terbuka diakses publik dan sumber-sumber yang terpercaya, IRESS telah melakukan kajian tentang perhitungan biaya pengembangan blok Masela secara tekno-ekonomis.

"Proses pengambilan keputusan mestinya dilakukan tertutup oleh Presiden dan anggota kabinetnya, tanpa boleh diintervensi oleh pejabat atau lembaga negara lain di luar anggota kabinet tersebut. IRESS meminta agar Presiden Jokowi tidak terpengaruh terhadap sikap Kepala SKK Migas," tutur dia.

Marwan mengungkapkan, berdasarkan kajian IRESS diketahui biaya pengembangan Masela melalui skema onshore diperkirakan lebih murah 15-20 persen dibanding skema offshore. Apalagi jika aspek sosial-politik, budaya dan hankam diperhitungkan, termasuk aspek efek berantai, maka pembangunan blok Masela melalui skema onshore merupakan pilihan yang sangat layak untuk diimplementasikan. (ren)