Menkominfo Enggan Blokir Grab dan Uber

Karena itu, dia memutuskan tidak akan memblokir aplikasi transportasi seperti Grab Car dan Uber untuk sementara waktu ini.

 

Dia mengaku, akan mencari jalan keluar bagi pertikaian yang terjadi antara pengusaha angkutan transportasi konvensional dengan pengusaha angkutan transportasi berbasis online. 

 

"Karena aplikasi itu netral kok, seharusnya kita lihat struktur industrinya, kita lihat dengan armada angkutannya yang sekarang apakah sustainable atau tidak, jadi kita melihat dengan konteks itu," kata Rudiantara, di Menara Kadin, Selasa, 15 Maret 2016. 

 

Rudiantara menuturkan, aturan bisa ditata sedemikian rupa sehingga sama-sama memberikan manfaat tanpa merugikan pihak mana pun. 

 

Dia mengatakan, jika jumlah angkutan transportasi memang terlalu banyak, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan seperti dimoratorium sementara. "Bisa saja kalau jumlah angkutannya banyak nanti dimoratorium sementara," kata dia. 

 

Dia mencontohkan, bahwa kasus ini bisa diperlakukan sama dengan industri telekomunikasi, di mana aturan diberlakukan untuk membatasi jumlah operator yang ada. Dengan demikian, antara suplai dan demand akan menjadi lebih terkendali. 

 

"Agar jangan sampai over license (aturan yang berlebihan), karena kalau over licence membuat industri tidak sustainable, karena izinnya terlalu banyak, akibatnya pasti ke supir taksinya. Tapi, kalau under licence yang kasihan masyarakat juga, karena terjadi asimetrik antara suplai dengan demand, jadi peran pemerintah harus steping di situ," kata dia.